Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bansos Dinilai Belum Tentu Efektif Pengaruhi Pilihan, Hanya 10,2 Persen yang Terpengaruh

Kompas.com - 03/02/2024, 08:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan, besarnya jumlah bantuan sosial yang diberikan rupanya tidak selalu efektif untuk menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan umum (pemilu).

"(Bansos) itu belum tentu efektif," kata Eep dalam program Gaspol! Kompas.com, Sabtu (3/2/2024).

Eep menjelaskan, dalam survei yang digelar Polmark pada 14-25 Januari 2024 lalu, jumlah penerima bansos di Indonesia memang terbilang masif.

Ia menyebutkan, dari 2.600 responden yang diwawancarai, 40 persen di antaranya pernah menerima bansos dalam beberapa waktu terakhir. 

Baca juga: Prabowo Kembali Anjurkan Pendukung Terima Politik Uang, tetapi Pilih Sesuai Nurani

Namun, survei itu juga menunjukkan bahwa pemberian bansos tidak selalu mempengaruhi pilihan seseorang.

Eep mengatakan, survei yang dilakukan Polmark juga mempertanyakan sikap responden apabila ada kandidat atau tim pemenangan yang membagikan uang atau barang kepada mereka.

"Ini yang paling banyak menjawab, menerima uang atau barang itu tetapi tidak dikaitkan dengan pilihan saya. Jadi orang di Indonesia itu pintar," kata Eep.

Itu menunjukkan bahwa masyarakat menyadari tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang mereka coblos di bilik suara, terlepas dari bantuan yang sudah mereka terima.

Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang tergolong lebih mampu sehingga mereka memang menolak pemberian uang dan barang. 

Baca juga: ICW: Sanksi Politik Uang Harus Beri Efek Jera 

Sementara, ada dua jenis kelompok yang terindikasi terpengaruh oleh pemberian uang dan barang untuk menentukan pilihan.

Pertama, mereka yang menerima uang dan barang lalu memilih yang memberi. Kedua, menerima uang dan barang dan memilih yang memberi paling banyak.

"Tapi total dari ini cuma 10,2 persen. Jadi karena itu kemudian belum tentu dikasih uang lalu kemudian langsung memilih yang memberi uang," kata Eep.

"Apalagi yang membagikan uang banyak, misalnya calegnya ada 15, 10 bagi uang, dia harus milih satu, terus siapa yang harus dipilih dari 10?" imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com