Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Mahfud MD Setuju Pemilu 2024 Jadi Paling Brutal Sepanjang Era Reformasi

Kompas.com - 02/02/2024, 15:51 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai memang benar pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai pemilu yang paling brutal sepanjang era reformasi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (1/2/2024) malam.

Awalnya Mahfud ditanya, apakah benar pemilu tahun 2024 ini menjadi yang paling brutal?

"Iya, kalau dibandingkan selama reformasi ya," ujarnya.

Baca juga: UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

Mahfud kemudian membeberkan, pemilu 1999 berjalan dengan baik, begitu juga dengan pemilu berikutnya 2004 dan 2009.

Ia bahkan sempat menyinggung sikap netralitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama sekali tak menyentuh ranah yudikatif saat mencalonkan diri kembali sebagai petahana.

"Itu kan 2009 saya Hakim MK-nya, itu Pak SBY presiden, sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara, dan saya enggak mau dan dia tau," tuturnya.

"Jadi Pak SBY enggak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak, pada waktu 2009 itu," ucap Mahfud.

Baca juga: Akademisi Sampaikan Petisi untuk Jokowi, Istana: Kritik adalah Vitamin

Namun kali ini, Mahfud bercerita tentang bagaimana kecurangan terjadi secara brutal, termasuk bentuk intimidasi dan penurunan alat peraga kampanye yang terjadi di beberapa daerah.

"Sesuatu yang real di beberapa tempat tertentu, tidak di semua tempat juga. Misalnya di Aceh, saya tanya kanan kiri tidak ada intimidasi. Tapi mungkin karena elektoralnya tidak banyak di sana," ucapnya.

Kecurangan penurunan alat peraga kampanye itu banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian padat penduduk.

"Tapi kalau di Jawa kan banyak itu, di Sumatera juga banyak tiba-tiba whoss gitu hilang satu malam, kalau ditanya "nggak tau masyarakat sendiri" tapi yang satunya nggak hilang, malah bertambah. Itu kan (katanya) masyarakat sendiri juga," imbuh Mahfud.

Baca juga: Guru Besar UI Serukan Semua Perguruan Tinggi di Indonesia Ikut Kawal Ketat Pelaksanaan Pemilu 2024

Meski demikian, ia mengaku tak khawatir karena sudah bekerja puluhan tahun di bidang politik dan hukum di Indonesia.

"Kalau saya pribadi biasa kan sudah puluhan tahun bekerja di situ, itu bisa saja sering juga terjadi tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com