Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aidil Aulya
Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Mahfud Mundur dari Kabinet: Keputusan Etis atau Elektoral?

Kompas.com - 02/02/2024, 08:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUNDURNYA Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam merupakan pertunjukan menarik di tengah badai moralitas politik akhir-akhir ini.

Pembicaraan paling aktual pada pilpres 2024 dari awal sampai sekarang adalah diskusi tentang etika dan moral.

Dimulai dari pencalonan salah satu cawapres yang dianggap bermasalah secara etis karena putusan Mahkamah Konstitusi, lalu eskalasinya memuncak dengan gimik-gimik yang ditunjukkan pada saat debat capres dan cawapres.

Pembicaraan mengenai etika dan moralitas semakin popular di setiap diskusi publik. Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakannya dalam Pemilu sambil mengacungkan lembaran undang-undang untuk melegitimasi sikapnya.

Belum lagi bisik-bisik persoalan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap dimanfaatkan secara tidak etis untuk mengais perolehan elektoral calon tertentu. Semua isu itu masuk dalam pembicaraan etika dan moralitas politik yang terus menyeruak.

Kembalinya Mahfud menjadi politisi bebas dan akademisi yang tidak diembel-embeli tungkus jabatan Menko Polhukam diibaratkan pinang pulang ke tampuknya. Memang di situlah harusnya tempat Mahfud bernaung.

Mahfud kembali ke asalnya, bebas, kritis, berani, dan apa adanya. Kembali menjadi manusia bebas dan tidak terbebani oleh arus besar di belakangnya.

Mahfud menyampaikan bahwa dia menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari jabatan tersebut.

Kapan momentum dan situasi yang tepat itu? Apakah memang murni pertimbangan etika politik ataupun hanya kepentingan elektoral? Hanya Mahfud yang benar-benar tahu.

Secara gamblang Mahfud menyebutkan ingin mencegah konflik kepentingan dan memberikan contoh kepada capres dan cawapres lainnya supaya tidak memberdayakan jabatannya untuk kepentingan elektoral.

Pemberian contoh yang dimaksudkan oleh Mahfud mungkin tidak bermaksud sarkastis terhadap calon yang lain.

Kondisi kebatinan yang dihadapi oleh Mahfud bisa saja dijadikan patokan kondisi kabinet sekarang. Mengingat dalam susunan kabinet terhimpun seluruh kekuatan yang saling berkontestasi dalam pilpres kali ini.

Siapa yang bisa menebak suasana kebatinan Mahfud? Mungkin terlalu prematur untuk melihat gambaran suasana kabinet hanya didasarkan pada pilihan politik Mahfud.

Peribahasa mengajarkan, “angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam” (rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan, akhirnya akan terbuka juga).

Sebelum Mahfud mundur, sudah ada desas-desus tentang beberapa menteri yang konon akan mundur dari kabinet. Belum lama juga, Mensos Tri Rismamaharini juga menyiratkan keberatannya tentang kondisi kabinet terkait bansos.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com