[POPULER NASIONAL] KSAD soal Prajurit yang Ditangkap di Malaysia Kembali | Banjir Bansos Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Kepala Staf TNI AD soal prajurit yang ditangkap di Malaysia dan kini sudah kembali menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Kamis (1/2/2024).

Kemudian, tulisan soal Presiden Joko Widodo yang dianggap memainkan politik transaksional karena menggelontorkan bantuan sosial di tahun politik juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi Kemenaker tahun 2012 juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Prajurit TNI yang Ditangkap di Malaysia Kembali, KSAD: Beli Elpiji buat Masak Kok Diributi Narkoba?

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan bahwa tiga prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Pos Kotis Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang ditangkap di Malaysia sudah kembali.

“Sudah (kembali), mereka belanja ke sana (Malaysia),” kata Maruli di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).

Maruli mengatakan bahwa ketiga prajurit itu mulanya berbelanja ke Malaysia, tetapi kemudian ditangkap.

Baca selengkapnya: Prajurit TNI yang Ditangkap di Malaysia Kembali, KSAD: Beli Elpiji buat Masak Kok Diributi Narkoba?

2. Banjir Bansos Pemerintah, Jokowi Dianggap Mainkan Politik Transaksional

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoralnya.

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, Presiden Jokowi terkesan menggunakan bansos barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati rakyat dan mendapatkan kompensasi dari rakyat.

"Praktik penyaluran bansos oleh presiden secara langsung di berbagai daerah telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mempraktikkan politik 'klientelisme' yakni sistem-praktik politik berdasar relasi pertukaran atau transaksional," kata Maftuchan saat dihubungi pada Rabu (31/1/2024).

Baca selengkapnya: Banjir Bansos Pemerintah, Jokowi Dianggap Mainkan Politik Transaksional

3. Diperiksa KPK, Ribka Tjiptaning Bingung Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker 2012 Baru Ditangani

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengaku bingung mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menangani perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI sekarang.

Padahal, kasus itu bergulir pada tahun 2012, hampir sekitar 12 tahun yang lalu. Hal ini diungkapkan Ribka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Diketahui bahwa pada tahun 2011-2012, Ribka menjadi Ketua Komisi IX DPR RI, komisi yang bermitra dengan Kemenaker.

"Aku tuh sebenarnya enggak tahu. Dapat undangan ini juga enggak tahu kasusnya apa. Cuma bingung saja kenapa kasusnya diangkat baru sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ditanyain banyak yang enggak tahu," kata Ribka usai pemeriksaan, Kamis.

Baca selengkapnya: Diperiksa KPK, Ribka Tjiptaning Bingung Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker 2012 Baru Ditangani