Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2024, 22:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengapresiasi langkah cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Muhaimin menganggap langkah tersebut merupakan langkah yang baik dari segi demokrasi.

"Saya menyambut baik itu bagus agar terjadi satu kondisi yang memajukan demokrasi kita, sehingga Pak Mahfud secara moral, secara integritas akan menjadi lebih otonom, lebih kuat lagi, dan tentu akan membawa suasana demokrasi kita semakin fair," ungkap dia setelah acara Refleksi Imlek 2024 DPP PKB di Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Mahfud Mundur, UII Minta Capres-Cawapres Lain Lakukan Hal Sama

Ia juga setuju bila capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ikut meletakkan jabatannya dari kursi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.

"Harusnya begitu, harusnya (Prabowo-Gibran mundur)," kata Muhaimin.

"Saya berharap semua yang ikut kontestasi, terutama yang memegang policy kendali anggaran, untuk meniru Pak Mahfud," tegasnya.

Sementara itu, ditanya apakah ia juga seharusnya meletakkan jabatan Wakil Ketua DPR, Muhaimin menyatakan tak setuju.

Baca juga: Mahfud: Saya Mundur karena Etika Saya, Tidak Terkait Menteri Lain

Ketua Umum PKB itu kembali menegaskan bahwa jabatan yang perlu diletakkan oleh seorang kontestan pilpres adalah jabatan yang memegang kendali terhadap kebijakan dan anggaran.

"Karena saya (Wakil Ketua DPR) bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian (yang perlu mundur)," kata dia.

"Kalau saya kan wakil ketua saja," pungkas Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com