Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundur Mahfud dari Kabinet dan Teguran Halus bagi Kandidat Lain...

Kompas.com - 01/02/2024, 10:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Ini menjadi teladan dan membuktikan bahwa Beliau adalah pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan," ujar Erry.

Baca juga: Mahfud Resign dari Menko Polhukam, TKN: Kami Sarankan Prabowo Tidak Mundur

Eks komisioner KPK ini berpandangan, sikap Mahfud tersebut juga merupakan teguran halus bagi sejumlah menteri yang terlibat dalam kontestasi tapi belum mundur dengan dalih tak ada aturan yang melarang.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," kata Erry.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan, sikap Mahfud itu sebaiknya dicontoh kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lainnya, yang juga merupakan pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebab, menurut Ganjar, ada anggapan di publik bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, misalnya dengan membagi-bagikan bantuan sosial.

"Mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," kata Ganjar di Desa Lingga, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu siang.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Sandiaga Yakin Bisa Tingkatkan Suara Paslon 03

Ganjar pun tak ambil pusing apabila ada pihak yang mempertanyakan mengapa keputusan Mahfud mundur dari kabinet baru diambil saat mendekati hari pemungutan suara Pilpres 2024.

"Yang lain ada yang mundur lebih dulu? Pak Mahfud yang selalu pertama," ujar Ganjar.

Selain Mahfud, ada 3 calon presiden dan wakil presiden yang mengemban jabatan publik.

Mereka adalah calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang menjabat Wali Kota Solo.

Respons Prabowo dan Cak Imin

Ketika dimintai tanggapan soal pengunduran diri Mahfud, Prabowo dan Muhaimin tidak menyinggung apakah mereka akan mengikuti jejak Mahfud atau tidak.

Prabowo tidak berkomentar banyak ketika ditanya soal keputusan koleganya di Kabinet Indonesia Maju itu.

"Itu hak politik," kata Prabowo singkat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu.


Sementara itu, Muhaimin justru menyinggung soliditas kabinet saat ditanya mengenai pengunduran diri Mahfud.

“Ini tentu harus jadi perhatian kita semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Artinya, kesolidan dipertanyakan,” ujar Muhaimin di Pondok Pesantren Gunung Sari, Pamekasan, Madura, Rabu.

Baca juga: Anies Puji Mahfud MD yang Mundur dari Menkopolhukam

Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati keputusan Mahfud untuk mundur.

"Itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Klaten, Rabu.

Namun, Jokowi mengaku belum mendapat lapotan soal pengunduran diri Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com