Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud: Saya Tak Akan "Tinggal Glanggang Colong Playu"

Kompas.com - 31/01/2024, 15:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo untuk mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud mengatakan, dirinya tidak akan begitu saja meninggalkan Kabinet Indonesia Maju.

“Saya tidak akan tinggal glanggang colong playu, saya akan pamit baik-baik," kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024), dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud menegaskan, dirinya bakal mengundurkan diri pada momentum yang tepat. Momentum tepat itu bukan hanya karena manuvernya telah disetujui oleh partai pengusung pada Pemilu Presiden 2024, tetapi juga mendapat lampu hijau dari Istana.

Menurut Mahfud, langkah ini ia tempuh sebagai bagian dari etika pejabat pemerintahan.

Baca juga: Mahfud: Saya Diangkat Presiden Jokowi dengan Hormat, Mundur Juga dengan Penghormatan

“Kenapa sekali lagi kami tidak boleh bersikap tinggal glanggang colong playu, ya itu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya, itulah etika,” ujarnya

Mahfud mengatakan, pada Oktober 2019 lalu dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dari Kepala Negara. Ia juga mengaku percaya dengan Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengeklaim telah bekerja dengan baik selama 4,5 tahun di pemerintahan.

“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,” katanya.

Mahfud mengaku telah menyiapkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Begitu bertemu dengan Presiden, surat itu akan langsung diserahkan.

Namun, hingga kini Mahfud belum mendapat kepastian kapan akan bertemu Kepala Negara.

“Presiden ada di Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu," tandas Mahfud.

Adapun Mahfud telah mengungkapkan rencana pengunduran dirinya ini sejak pekan lalu. Langkah tersebut menyusul majunya Mahfud sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

“Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud di acara “Tabrak Prof” di Semarang pada Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Hendak Bertemu Langsung dengan Jokowi, Mahfud: Saya Mau Pamit Baik-baik

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.

Oleh karena itu, ia memutuskan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

“Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," ujar Mahfud.

Terkait ini, Mahfud bahkan telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan pada Senin (29/1/2024) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com