Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung, Ganjar: Anda Tidak Etis

Kompas.com - 31/01/2024, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir sejumlah purnawirawan jenderal yang dulu memecat Prabowo Subianto dari keanggotaan TNI tapi kini mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Ganjar bercerita mengenai pertanyaannya kepada Prabowo terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada bebat perdana Pilpres 2024, Desember 2024 lalu.

"Terkait dengan pelanggaran HAM, kalau Anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo," kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Comvention Center, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Paspampres Bantah Aniaya Warga Pembentang Spanduk Dukung Ganjar Saat Jokowi di Yogyakarta

Saat itu, Ganjar menagih komitmen Prabowo membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang atau tempat para aktivis itu dimakamkan bila mereka sudag meninggal dunia.

Menurut dia, pertanyaan itu diajukan agar mendapat jawaban atas isu pelanggaran HAM dan masalah tersebut tidak selalu menjadi perdebatan ketika pemilu tiba.

"Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres," kata politikus PDI-P itu.

Namun, Ganjar menyebutkan bahwa pertanyaan itu dianggap tidak etis oleh sejumlah pendukung Prabowo, termasuk para purnawirawan jenderal yang dulu menyatakan Prabowo bersalah dalam kasus penghilangan aktivis.


Menurut Ganjar, justru para pensiunan jenderal itu yang tidak etis karena sekarang malah mendukung sosok yang dulu mereka putuskan untuk dipecat dari TNI.

"Ada beberapa jenderal yang dulu ikut menghukum lalu berkomentar begini, 'itu tidak etis pertanyaannya'. Saudara yang sangat tidak etis, Saudara dulu yang memutuskan dan Saudara hari ini berada di kubunya dan Anda membalikkan pikiran itu, Saudara yang tidak etis," kata Ganjar.

Baca juga: Bakal Keliling Jakarta, Jatim, Jabar, Ganjar-Mahfud Tutup Kampanye Akbar di Jateng

Seperti diketahui, Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena dinyatakan terbukti bersalah dalam penculikan aktivis pada akhir pemerintahan Orde Baru

Ada sejumlah perwira tinggi TNI di DKP yang kini berbalik mendukung Prabowo pada Pilpres 2024, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar.

Selain itu, Wiranto yang menjabat sebagai panglima ABRI saat Prabowo dipecat kini juga masuk dalam barisan pendukung eks komandan jenderal Kopassus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com