Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Seto Mulyadi
Ketua Umum LPAI

Ketua Umum LPAI; Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma; Mantan Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kemenkumham RI

Politik untuk Anak, Anak untuk Politik

Kompas.com - 31/01/2024, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Betapa pun pada masa itu Indonesia tengah dibelit krisis barang-barang kebutuhan pokok, namun tidak ada yang gegabah menyebut KAPI sebagai kumpulan anak-anak yang ditelantarkan akibat tidak terpenuhinya hak mereka untuk tumbuh sehat.

Tiga nukilan di atas, tak bisa disanggah, adalah bukti betapa di negeri ini anak-anak ambil bagian secara aktif dalam gerakan-gerakan politik.

Jadi, justru merupakan panggilan kolektif kepada setiap orang yang cinta negeri ini agar tidak abai sejarah, sekaligus terus memupuk etos anak-anak agar senantiasa bergelora setiap kali berhadapan dengan situasi krisis di Tanah Air.

Tugas kolektif itu tampaknya tidak mudah. Sulit untuk menutup mata bahwa kebiasaan otak berpikir serba instan dan jangka pendek (baca tulisan saya, Menunggu Sesi Debat Capres Bertema Anak, di Kompas.com, 17-1-2024), jangan-jangan telah menyurutkan semangat juang anak-anak Indonesia sekian derajat.

Kedua, perlukah ke depan kancah politik disterilkan dari anak-anak?

Ketika 17 Agustus tiba, semua orang bersukacita di tempat-tempat terbuka. Karnaval busana tradisional, kompetisi panjat pinang, adu pukul guling di atas kali, lomba balap karung, dan lainnya, merupakan kemeriahan tahunan yang juga menghadirkan anak-anak sebagai subjek utamanya.

Panas terik, air sungai yang keruh, dan kaki luka atau terkilir, tak pernah menjadi keluhan. Lantas, mengapa kini justru pawai partai politik atau pun kampanye calon presiden justru disikapi dengan penuh kegelisahan?

Boleh jadi karena perhelatan-perhelatan politik di lapangan terbuka penuh dengan umpatan dan narasi-narasi dusta (hoaks).

Dan sebagai konsekuensi dari psikologi massa, tidak ada satu orang pun yang tersentak lalu terpanggil untuk mengoreksi politisi yang lisannya lepas kontrol. Ironisnya, tindak-tanduk yang sesungguhnya jauh dari etika justru ditepuki riuh.

Akibatnya, sebagai bentuk penguatan positif (positive reinforcement), tepuk tangan dari satu panggung ke panggung berikutnya akan membuat sang politisi semakin salah kaprah.

Ia menganggap perilakunya yang niretik tidak bermasalah, justru disambut meriah, sehingga semakin vulgar dalam berkata-kata.

Bertitik tolak dari itu semua, semestinya muncul keinsafan bahwa politik tidak semestinya dijauhi. Namun tak bisa disangkal, sebagaimana buktinya tersebar di online dan media sosial, kata-kata kasar dan kebohongan dari sebagian politisi itulah yang membuat jagat politik menjadi keruh, sumpek, membodohi, dan berisiko negatif bagi anak-anak.

Kesempatan belajar untuk berpikir kritis dan berpidato secara sistematis tanpa mengesampingkan kesantunan, malah terkesampingkan oleh kosakata tak senonoh dan retorika manipulatif.

Bukan politik an sich yang semestinya dijauhi. Melainkan politisi-politisi tanpa martabat yang harus dipagari agar tidak mengotori forum-forum politik sebagai salah satu kesempatan mencerdaskan anak-anak.

Satu lagi. Pada tulisan terdahulu, saya mendorong KPAI untuk menyelenggarakan sesi debat khusus bagi capres-cawapres dengan tema seputar perlindungan anak.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com