Ironi Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali, Dulu Komitmen Antikorupsi, Kini Justru Dibidik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali masuk dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayahnya pada 24-25 Januari 2024.

Dalam OTT ini, lembaga antirasuah menangkap 11 orang yang diduga melakukan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah.

Dari 11 orang yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan orang dekat Muhdlor, yakni kakak ipar Muhdlor, Robith Fuadi dan asisten pribadi Muhdlor, Aswin Reza Sumantri.

Selain dua nama tersebut, KPK juga menangkap Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo Siska Wati dan suami Siska sekaligus Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Agung Sugiarto.

Baca juga: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dalam Incaran KPK

Kemudian, anak Siska bernama Nur Ramadan, Bendahara BPPD Sidoarjo Rizqi Nourma Tanya, dan pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila.

Selanjutnya, Bendahara BPPD Sidoarjo Heri Sumaeko, fungsional BPPD Sidoarjo Rahma Fitri, dan Kepala Bidang BPPD Sidoarjo Tholib.

Tetapkan satu tersangka

Setelah ditangkap, 11 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Tim penyelidik, penyidik, jaksa, direktur penyelidikan, deputi penindakan dan eksekusi, serta pimpinan KPK langsung menggelar ekspose kasus ini.

Hasilnya, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni Siska.

"Atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Siska Wati,” tutur Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Baca juga: KPK Akui Ekspose OTT Sidoarjo Alot, Internal Sempat Berdebat Ingin Limpahkan Kasus

KPK menduga Siska dalam kedudukannya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo memotong secara sepihak uang insentif para aparatur sipil negara (ASN).

Insentif tersebut merupakan hak ASN yang bertugas di BPPD setelah berhasil mengumpulkan pajak senilai Rp 1,3 triliun pada 2023.

Jumlah uang yang dipotong sekitar 10 sampai 30 persen, bergantung pada besaran setiap insentif. Sepanjang 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan uang Rp 2,7 miliar. Padahal, dia bukan satu-satunya bendahara badan pajak.

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," tutur Ghufron.

Baca juga: KPK Duga Insentif ASN BPPD Dipotong untuk Keperluan Bupati Sidoarjo

Setelah diumumkan sebagai tersangka, Siska kemudian ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK mulai 26 Januari sampai 14 Februari 2024.