Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akui Ekspose OTT Sidoarjo Alot, Internal Sempat Berdebat Ingin Limpahkan Kasus

Kompas.com - 29/01/2024, 20:50 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ekspose atau gelar perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung alot.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, setiap gelar perkara di KPK memang tidak berjalan dengan sederhana. Menurutnya, terdapat banyak persoalan teknis hukum dan strategi penindakan yang diperdebatkan dalam forum.

“Jadi bahwa ekspose alot, rata-rata alot, termasuk yang ini begitu,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Ghufron mengakui, dalam ekspose itu juga terjadi perdebatan untuk melimpahkan kasus OTT Sidoarjo ini ke aparat penegak hukum (APH) lain dengan alasan nilainya dianggap masih kecil.

Baca juga: KPK Duga Insentif ASN BPPD Dipotong untuk Keperluan Bupati Sidoarjo

Meski demikian, KPK juga kerap memandang bahwa jumlah uang yang dikorupsi dalam OTT memang kecil namun bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar.

“Pasti kemudian yang pas itu (OTT) pasti kecil (jumlah uangnya), tapi ketika kita masuk pasti kemudian dapat yag lain,” tutur Ghufron.

Ghufron mencontohkan, dalam OTT kasus di SIdoarjo ini tim penyidik dan penyelidik hanya berhasil mengamankan uang yang menjadi barang bukti Rp 69,9 juta.

Namun, ketika ditelisik lebih lanjut pada 2023 ternyata Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah sekaligus Bendahara (BPPD) Sidoarjo Siska Wati berhasil mengumpulkan uang potongan Rp 2,7 miliar.

Baca juga: KPK Akan Periksa Bupati Sidoarjo yang Tak Ditemukan saat OTT

Uang itu dipotong dari insentif yang menjadi hak para ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo dan digunakan untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dan Kepala BPPD.

“Kan itu akumulasi ya, tiga bulan, tiga bulanan, mungkin yang bulan-bulan sebelumnya sudah terbelanjakan, yang kami amankan yang ada periode terakhir,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT pada Kamis dan Jumat pekan lalu di Sidoarjo. Dalam upaya paksa itu mereka mengamankan 11 orang, termasuk orang dekat Gus Muhdlor, yakni kakak ipar dan ajudannya.

Namun, setelah melakukan gelar perkara KPK hanya menetapkan Siska sebagai tersangka. Meski demikian, lembaga antirasuah menyatakan akan memanggil Gus Muhdlor untuk dikonfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com