Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Tata Kelola Transportasi Indonesia Timur Harus Dirintis BUMN

Kompas.com - 30/01/2024, 12:49 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDA NEIRA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui bahwa sistem transportasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Kepulauan Maluku, masih jauh dari ideal.

Banyak pulau tersebut di kawasan tersebut, namun aksesibilitas antarpulau masih sulit dan mahal lantaran keterbatasan armada.

Ganjar menilai, pembangunan tata kelola transportasi di Indonesia bagian timur perlu diperhatikan lebih jauh oleh pemerintah pusat. Pusat, kata Ganjar, jangan menyerahkan sepenuhnya urusan tata kelola transportasi kepada kepala daerah atau mekanisme pasar. 

Baca juga: Penerbangannya Gagal, Ganjar Tetap Upayakan Sambangi Banda Neira karena Hal Ini

"Tata kelolanya mesti asimetris ya, otonomi daerahnya mesti asimetris, sehingga jangan disamakan seluruh potensi yang ada ini berlaku aturan yang sama, karena cirinya berbeda-beda," kata dia dalam lawatannya ke Banda Neira, Maluku, Selasa (30/1/2024).

Ia mengakui, Indonesia saat ini masih berfokus pada sistem transportasi umum berbasis darat, baik bus atau kereta.

Padahal, negara kepulauan seperti Indonesia seharusnya berfokus pada transportasi laut dan udara. Dua hal ini masih menjadi masalah di Maluku.

Dari Ambon ke Banda Neira saja, misalnya, setiap hari terdapat pelayaran dari kapal milik negara. Sementara itu, penerbangan amat jarang, harganya mahal, serta begitu terbatas kapasitas angkutnya.

Baca juga: Ganjar Kampanye di Banda Neira, Makassar, dan Malang Hari Ini

Itu, lanjut Ganjar, baru bicara Ambon ke Banda Neira. Dari Ambon ke Maluku Barat Daya, yang lebih dekat ke Timor Leste, keadaannya lebih buruk lagi.

Ganjar pun menerima keluhan yang sama selama kunjungannya ke Ambon selama dua hari belakangan. Kalau perlu, menurutnya, jumlah puskesmas terapung diperbanyak untuk setiap kawasan kepulauan.

"'Pak Ganjar, penerbangan dulu cukup banyak sehingga wisatawan masuk tapi hari ini tidak. Bisa enggak dikembalikan? Maka orang akan datang ke sini dengan fasilitas transportasi yang lebih baik'. Barangkali karena ini bercirikan kepulauan, maka pembangunannya ya ocean based oriented," jelas dia.

"Itulah pentingnya membuat perlakuan khusus atau special treatment untuk daerah-daerah ini dengan afirmasi-afirmasi," lanjut Ganjar.

Baca juga: Ganjar Kampanye di Banda Neira, Makassar, dan Malang Hari Ini

Ia meyakini, dalam kondisi yang belum terbangun dengan baik, swasta akan gamang untuk berinvestasi membangun tata kelola transportasi laut yang terjangkau.

"State entity business atau BUMN harus dipakai untuk pioneering. Jadi apa? Kapal Pelni ditambah, atau penerbangan perintis masuk dulu sampai kemudian bagus, negara pelan-pelan keluar terus kemudian swasta boleh masuk," kata Ganjar.

"Atau kemudian ya berkolaborasi (dengan swasta) atau berkompetisi juga boleh. Itu yang mesti dilakukan dengan potensi yang sehebat ini," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com