Ganjar: Tata Kelola Transportasi Indonesia Timur Harus Dirintis BUMN

Banyak pulau tersebut di kawasan tersebut, namun aksesibilitas antarpulau masih sulit dan mahal lantaran keterbatasan armada.

Ganjar menilai, pembangunan tata kelola transportasi di Indonesia bagian timur perlu diperhatikan lebih jauh oleh pemerintah pusat. Pusat, kata Ganjar, jangan menyerahkan sepenuhnya urusan tata kelola transportasi kepada kepala daerah atau mekanisme pasar. 

"Tata kelolanya mesti asimetris ya, otonomi daerahnya mesti asimetris, sehingga jangan disamakan seluruh potensi yang ada ini berlaku aturan yang sama, karena cirinya berbeda-beda," kata dia dalam lawatannya ke Banda Neira, Maluku, Selasa (30/1/2024).

Ia mengakui, Indonesia saat ini masih berfokus pada sistem transportasi umum berbasis darat, baik bus atau kereta.

Padahal, negara kepulauan seperti Indonesia seharusnya berfokus pada transportasi laut dan udara. Dua hal ini masih menjadi masalah di Maluku.

Dari Ambon ke Banda Neira saja, misalnya, setiap hari terdapat pelayaran dari kapal milik negara. Sementara itu, penerbangan amat jarang, harganya mahal, serta begitu terbatas kapasitas angkutnya.

Ganjar pun menerima keluhan yang sama selama kunjungannya ke Ambon selama dua hari belakangan. Kalau perlu, menurutnya, jumlah puskesmas terapung diperbanyak untuk setiap kawasan kepulauan.

"'Pak Ganjar, penerbangan dulu cukup banyak sehingga wisatawan masuk tapi hari ini tidak. Bisa enggak dikembalikan? Maka orang akan datang ke sini dengan fasilitas transportasi yang lebih baik'. Barangkali karena ini bercirikan kepulauan, maka pembangunannya ya ocean based oriented," jelas dia.

"Itulah pentingnya membuat perlakuan khusus atau special treatment untuk daerah-daerah ini dengan afirmasi-afirmasi," lanjut Ganjar.

Ia meyakini, dalam kondisi yang belum terbangun dengan baik, swasta akan gamang untuk berinvestasi membangun tata kelola transportasi laut yang terjangkau.

"State entity business atau BUMN harus dipakai untuk pioneering. Jadi apa? Kapal Pelni ditambah, atau penerbangan perintis masuk dulu sampai kemudian bagus, negara pelan-pelan keluar terus kemudian swasta boleh masuk," kata Ganjar.

"Atau kemudian ya berkolaborasi (dengan swasta) atau berkompetisi juga boleh. Itu yang mesti dilakukan dengan potensi yang sehebat ini," ujar dia.