Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Demokrasi, Andi Widjajanto: Ada Kekhawatiran Pukul Mundur seperti 1997-1998

Kompas.com - 29/01/2024, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyebut bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 karena negara seolah meninggalkan demokrasi.

Menurut dia, demokrasi saat ini bahkan seperti mundur ke belakang pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya 1997 dan 1998.

"Karena di Pemilu 2024 ini kita berpisah dengan kata demokrasi. Ketika kata demokrasi, tidak lagi kita lihat dengan optimisme ke depan, tapi kita lihat akan kekhawatiran, pukul mundur seperti tahun 97/98," kata Andi dalam acara Ganjarian Spartan Swiss yang digelar secara daring, Minggu (28/1/2024) malam.

Baca juga: Bandingkan Jokowi dan Obama, Andi Widjajanto: Kalau di Indonesia, Obama-nya Malah Dukung Trump

Andi juga menyebut, Pemilu 2024 ini unik karena banyak terminologi baru dalam politik Indonesia.

Ia pun merujuk pada kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membuat publik mengkritik eks Ketua MK Anwar Usman.

Adapun Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Atas hal itu, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar merupakan paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang saat itu digadang bakal maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Ketika Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga itu kita lihat, dari awal prosesnya (Pemilu 2024) sudah ada pelanggaran etik. Khususnya politik dinasti. Kata kata paman menjadi terminologi khusus dalam politik Indonesia," ungkap Andi.

Baca juga: Jokowi Minta Debat Tak Banyak Serang Personal, Andi Widjajanto: Contohnya Serangan Prabowo ke Anies

Selain itu, Andi membeberkan perbedaan posisinya dengan Jokowi pada Pemilu 2024.

Diakuinya, pada Pilpres 2014 dan 2019, Andi selalu bersama Jokowi.

"Sebagai orang yang bekerja bersama Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019, selalu mengatakan, titik beda saya antara Pak Jokowi dan saya hari ini di 2024, adalah komitmen untuk demokrasi. Itu suatu yang kita perjuangkan susah payah, di reformasi 97/98," ujar mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini.


Andi menyampaikan, apa yang disampaikannya tidaklah dirasakan sendirian.

Dia mengatakan, kegelisahan akan mundurnya demokrasi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia jika berkaca pada kejadian di MK.

"Teman-teman di Swiss tadi sudah disampaikan, memantik semangat ketika melakukan di depan di sana. Kami tidak bergerak sendirian, masih banyak simpul-simpul dan juga pembenci kegelisahan yang sama," kata Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com