Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Indonesia Butuh Rekonsiliasi dan Persatuan, Fahri Hamzah Ajak Masyarakat Gunakan Akal Sehat Saat Memilih Presiden

Kompas.com - 29/01/2024, 12:13 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan kepala dingin saat memilih presiden pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional, yang akan menjadi penentu sejarah bangsa ke depan.

Fahri menjelaskan bahwa jalan tengah yang dimaksudnya adalah upaya untuk bersatu tanpa kecenderungan ekstrem ke arah kanan atau kiri, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut terlihat jelas dalam proses bersatunya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Baca juga: Jelaskan Program Jokowi Akan Dilanjutkan Prabowo, Zulhas: Lanjut Apa Stop?

"(Mereka) ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat saling bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," ujar Fahri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Senin (29/1/2024).

Ia menyatakan bahwa efek dari persatuan kedua tokoh tersebut sangat luar biasa karena telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi pengubah permainan, menciptakan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Fahri juga menyoroti relevansi langkah-langkah program kerja yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.

Menurutnya, melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang diperhitungkan secara global.

Baca juga: KSB Diutamakan untuk Hunian Pekerja JIS ketimbang Warga Eks Kampung Bayam, Pakar Klaim Sesuai Konsep Kota Global

"Hal seperti hilirisasi, serta rencana untuk memberikan intervensi nutrisi dan gizi pada rakyat Indonesia," jelas Fahri.

Fahri menekankan bahwa program tersebut merupakan revolusi kebijakan yang mungkin tidak disukai oleh banyak negara.

Namun, kata dia, banyak negara lain yang melihat jejak Indonesia menuju kemajuan, menjadi negara kuat, bahkan negara superpower yang dapat terlihat jelas.

Lebih lanjut, Fahri menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menjadi berdaya merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan, di mana setiap keputusan yang pro-rakyat hanya dapat diambil oleh pemimpin yang berani.

Baca juga: Tebakan, Pertanyaan Recehan, dan Kualitas Pemimpin

"Jika Indonesia ingin menjadi negara superpower, negara yang kuat, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, itu tidak mungkin kita titipkan kepada negara lain," ujar Fahri.

"Itu memerlukan intervensi, dan memerlukan keberanian untuk memimpin," sambungnya.

Lebih lanjut, Fahri mengajak semua elemen bangsa untuk tetap berpikir jernih dan fokus dalam memilih dengan pertimbangan yang melihat jauh ke depan.

Ia berharap agar cita-cita Indonesia menjadi negara yang kuat tidak hanya menjadi khayalan semata.

Baca juga: Peringkat Indonesia di FIFA Ranking Usai Kalah dari Australia pada Babak 16 Besar Piala Asia 2023

"Ayo kita (bergerak) ke tengah, meninggalkan yang lain. 'Yang lain' adalah pecahan-pecahan kemarahan dan kekecewaan. Tidaklah (bijak) bila kita berpolitik dan membuat keputusan tentang pemimpin (hanya) karena (terpengaruh rasa) marah dan kecewa," ujar Fahri.

"Mari kita gunakan akal kita. Siapa pun kita, (yakinlah) bahwa insya Allah ini adalah momen bersejarah bagi bangsa, dan sejarah umat kita akan memimpin dunia ini," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com