Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Menteri PDI-P Dilarang Mundur oleh Mega, Yasonna: Kita Turuti...

Kompas.com - 26/01/2024, 11:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengaku mematuhi arahan pimpinan PDI Perjuangan menyangkut larangan menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Yasonna mengatakan, apa yang diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri dari partai banteng itu siap mundur meninggalkan Presiden Joko Widodo merupakan arahan partai.

“Ya kalau sudah Pak Sekjen yang bilang kan sudah arahan partai,” kata Yasonna saat ditemui usai memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke 74 di kompleks Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

“Kita menuruti apa saja,” tambahnya.

Baca juga: Hasto PDI-P: Pasangan Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Yasonna merupakan satu dari tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI-P.

Sementara enam menteri lainnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpppa) Bintang Puspayoga, dan Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung.

Informasi mengenai kesiapan mundurnya para menteri itu diungkap Hasto di tengah menghangatnya hubungan Megawati dan PDI-P dengan Jokowi.


Menurut Hasto, para kader PDI-P di kabinet Jokowi itu ingin mundur karena situasi politik yang kurang baik, terutama setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Gibran bisa mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, putusan itu diwarnai pelanggaran etik.

Meski disebut sudah siap mundur, mereka dicegah Megawati dengan alasan stabilitas politik.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Selain politisi PD-P di kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dikabarkan akan mengundurkan diri.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membantah kabar tersebut.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Jokowi mengeklaim tidak ada persoalan di internal Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku setiap hari menggelar rapat dengan para pembantunya.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com