Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Dukung Mahfud jika Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi

Kompas.com - 25/01/2024, 06:45 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

PASURUAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendukung jika cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ingin mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Muhaimin, langkah itu cukup adil agar menjaga independensi Mahfud dari konflik kepentingan sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Ya sangat baik, kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara sekaligus pemain tidak merangkap sebagai wasit,” kata pria yang karib disapa Cak Imin ini di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024) malam.

Di sisi lain, dia menganggap bahwa keberadaan dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kabinet tak menjadi persoalan meskipun dirinya, sebagai ketua umum menjadi kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Cak Imin Minta Jokowi Cuti jika Berpihak dalam Pilpres 2024

Saat ini, dua menteri PKB di kabinet Jokowi-Ma’ruf adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Dua menteri PKB bukan termasuk calon, jadi tidak terlibat dalam persaingan,” ujar Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin juga tak ambil pusing soal berbagai kritik yang muncul terkait sikap PKB yang masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, langkah itu tak melanggar aturan apa pun meskipun PKB saat ini memperjuangkan narasi perubahan.

“Tidak masalah karena proses demokrasi itu memberikan kebebasan untuk melakukan gagasan, ekspresi, pandangan, apalagi dalam memperjuangkan sesuatu yang memang harus dilakukan perubahan,” kata Cak Imin.

Baca juga: Curhat Mahfud MD Soal Bersiap Mundur dan Persaingan Tak Sehat...

Diketahui, Mahfud telah menyatakan siap mengundurkan diri. Namun, dia menyebut tengah menunggu momentum yang tepat.

Sementara itu, Jokowi sendiri mengatakan bakal menghormati keputusan Mahfud jika akhirnya memilih mundur dari pemerintahan saat ini.

“Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” kata Jokowi singkat di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu siang.

Baca juga: Sayangkan Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Cak Imin: Marwah Kepemimpinan Terganggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com