Cak Imin Minta Jokowi Cuti jika Berpihak dalam Pilpres 2024

PASURUAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cuti jika berpihak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengatakan, negara demokrasi mestinya menjamin konstasi elektoral berjalan dengan adil.

“Rencana perubahan di bidang politik harus adil. Perubahan apa? Demokrasi harus diperkuat, tidak boleh ada yang menjadikan pemilu ini sebagai pemaksaan kehendak,” ujar Cak Imin di Pondok Pesantren Ar-Roudloh Berbaur, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024) malam.

“Aparat harus netral, itu perintah undang-undang. Termasuk Presiden. Presiden punya hak pilih, tetapi Presiden kalau memihak harus cuti,” katanya lagi.

Baca juga: Cak Imin Mengaku Sedih Jokowi Katakan Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Menurut Cak Imin, sikap Jokowi selaku Presiden yang tidak netral dalam Pilpres 2024 dapat menimbulkan kekacauan politik. Sebab, kontestasi akhirnya berat sebelah.

“Kalau tidak cuti repot. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali menyinggung soal keadilan dalam hukum dan pemerintahan.

Dia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala urusan harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum. Tidak boleh hukum ditaklukan oleh kekuasaan,” kata Cak Imin.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...

Sebelumnya, Jokowi secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden punya hak untuk berpihak dan berkampanye.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh para menteri. Sebab, jabatan itu merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu siang

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya lagi.

Baca juga: Sayangkan Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Cak Imin: Marwah Kepemimpinan Terganggu