Raja Juli: Gibran Sudah Tepat soal Pendaftaran Tanah Naik Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal agraria dan pertanahan sudah tepat dalam debat keempat pilpres.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini mengungkapkan, layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus meningkat selama era pemerintahan Jokowi, sesuai yang diklaim Gibran.

"Mas Gibran, Capres 02, tepat mengemukakan data pendaftaran tanah di Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Targetkan Seluruh Bidang Tanah Tersertifikasi Tahun Depan, Jokowi: Pemerintahan Baru yang Tuntaskan

Dia menekankan, pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Raja Juli menyebut layanan ATR/BPN yang dulunya hanya 500.000 per tahun, kini menjadi 10 juta per tahun.

"Hasilnya dari 46 juta tanah yang terdaftar sebelum pemerintahan Pak Jokowi, sekarang sudah 110,5 juta bidang tanah terdaftar," ungkapnya.

Raja menilai, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling serius mengurus tanah untuk rakyat.

Dia lantas membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: CEK FAKTA: Gibran Sebut Program PTSL Berhasil Membagikan 110 Juta Sertifikat Tanah

Justru dalam sembilan tahun terakhir, kata Raja, terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini mengatakan sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) disahkan pada tahun 1961 sampai dengan 2014, jumlah tanah yang berhasil diredistribusi kepada rakyat sekitar 2,79 juta bidang.

Sedangkan saat Jokowi memimpin selama sembilan tahun terkakhir, lanjut Raja, pemerintah berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah.

"Sekali lagi bandingkan 53 tahun hanya 2,79 juta bidang dengan sembilan tahun 2,97 juta bidang," tuturnya.

Baca juga: Petani Penggarap di Blitar Tolak Skema Perhutanan Sosial, Tuntut Redistribusi Lahan

Selain itu, Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Jokowi yang menempatkan Civil Society Organization (CSO) di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga Gema Perhutanan Sosial (Gema PS) sebagai partner setara dalam menyelesaikan konflik agraria.

Hingga kini, menurut dia, pemerintah dan CSO telah menyepakati ada 70 Lahan Prioritas Reformas Agraria (LPRA).

"Pada saat ini telah dapat diselesaikan 24 LPRA," ujar Raja Juli.