Raja Juli: Gibran Sudah Tepat soal Pendaftaran Tanah Naik Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal agraria dan pertanahan sudah tepat dalam debat keempat pilpres.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini mengungkapkan, layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus meningkat selama era pemerintahan Jokowi, sesuai yang diklaim Gibran.

"Mas Gibran, Capres 02, tepat mengemukakan data pendaftaran tanah di Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024).

Dia menekankan, pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Raja Juli menyebut layanan ATR/BPN yang dulunya hanya 500.000 per tahun, kini menjadi 10 juta per tahun.

"Hasilnya dari 46 juta tanah yang terdaftar sebelum pemerintahan Pak Jokowi, sekarang sudah 110,5 juta bidang tanah terdaftar," ungkapnya.

Raja menilai, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling serius mengurus tanah untuk rakyat.

Dia lantas membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Justru dalam sembilan tahun terakhir, kata Raja, terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini mengatakan sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) disahkan pada tahun 1961 sampai dengan 2014, jumlah tanah yang berhasil diredistribusi kepada rakyat sekitar 2,79 juta bidang.

Sedangkan saat Jokowi memimpin selama sembilan tahun terkakhir, lanjut Raja, pemerintah berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah.

"Sekali lagi bandingkan 53 tahun hanya 2,79 juta bidang dengan sembilan tahun 2,97 juta bidang," tuturnya.

Selain itu, Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Jokowi yang menempatkan Civil Society Organization (CSO) di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga Gema Perhutanan Sosial (Gema PS) sebagai partner setara dalam menyelesaikan konflik agraria.

Hingga kini, menurut dia, pemerintah dan CSO telah menyepakati ada 70 Lahan Prioritas Reformas Agraria (LPRA).

"Pada saat ini telah dapat diselesaikan 24 LPRA," ujar Raja Juli.

Terakhir, Raja Juli menekankan bahwa warisan masalah agraria sangat kompleks.

Namun dalam sembilan tahun kepemimpinan Jokowi, kata Raja, telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan kerja dalam menyelesaikan persoalan agraria.

"Dan oleh karena itu wajib dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemimpin selanjutnya," sambungnya.

Diketahui, dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024), Gibran mengatakan, program PTSL berhasil membagikan ratusan juta sertifikat.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut belum ada penerbitan sertifikat redistribusi tanah untuk masyarakat.

Mahfud menambahkan bahwa terdapat tiga program dalam Reforma Agraria, yakni legalisasi tanah, redistribusi tanah, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

"Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu baru legalisasi yaitu orang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih," jelasnya.