Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Nadir Sebut Publik Melihat PBNU Rangkul Semua Partai Kecuali PKB

Kompas.com - 21/01/2024, 13:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyebut, publik melihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merangkul semua partai politik, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sikap politik ini terlihat seiring keretakan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Gus Nadir mengatakan, Gus Yahya menyatakan NU tidak boleh terkooptasi kepentingan politik karena merupakan organisasi yang mengurus masyarakat.

“Jadi posisinya itu, posisi resminya adalah NU netral, resmi,” kata Gus Nadir dalam wawancara eksklusif di program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Gus Nadir, banyak pengurus PBNU dari partai politik. Karena itu, sikap politik PBNU ditafsirkan merangkul semua partai politik. Namun, dalam perjalanannya, muncul gesekan antara PBNU dan PKB.

Sebagai partai yang dilahirkan dari rahim PBNU, PKB selama ini mendapatkan hak-hak khusus.

Baca juga: Gus Nadir Ungkap Awal Mula Keretakan PBNU dengan PKB

Namun, pada masa kepemimpinan Gus Yahya, kata dia, hak itu dihapus dan hubungan NU dengan PKB sama sebagaimana dengan partai politik lainnya.

Menurut Gus Nadir, Cak Imin mengaku senang dengan kebijakan ini karena PBNU akan mengasuh dirinya sendiri. Dengan demikian, PKB juga tidak lagi membantu pengurus NU di daerah.

“Misalnya Cak Imin mengatakan kepada saya berarti kan PKB tidak perlu lagi membantu pengurus PBNU di daerah,” kata mantan Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-New Zealand ini.

“Misalnya untuk mengadakan acara kah, misalnya untuk renovasi kantor-kantornya, berarti beban kami sudah nggak ada dong,” kata Gus Nadir menirukan Cak Imin.

Kedekatan PBNU dan PKB telah berlangsung sejak lama sehingga banyak simpatisan hingga pengurus PKB juga merangkap pengurus struktur Pimpinan Cabang NU (PCNU).

Baca juga: Sebut Kubu Anies dan Ganjar Makin Mesra karena Senasib, PKB: Sama-sama Melawan Orba Reborn

Karena kedekatan itu, pengurus PKB di daerah terkadang menggelar acara di Kantor PCNU. Namun, kemudian terbit surat peringatan (SP) dan gesekan mulai terjadi.

“Mulailah itu gesek-gesekan, kan begitu, kok ternyata yang tadinya mau merangkul semua akhirnya dibaca oleh publik merangkul semua partai kecuali PKB,” tutur Gus Nadir.

Hubungan PKB dan NU menghangat seiring keretakan hubungan Gus Yahya dan Cak Imin. Keduanya kerap saling berbalas intrik di depan publik.


Sikap Gus Yahya saat ini juga menjadi sorotan karena saat terpilih pada Muktamar 2021 di Lampung menyatakan PBNU tidak bisa ditarik ke politik praktis.

Namun, beberapa waktu terakhir petinggi PBNU justru menjadi pendukung capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com