Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi dan Lingkaran Istana Satu Suara Bantah Isu Mundurnya Sri Mulyani-Basuki...

Kompas.com - 20/01/2024, 11:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desas-desus datang dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Berembus kabar bahwa dua pembantu Presiden, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bakal mengundurkan diri.

Isu ini bermula dari ekonom senior Faisal Basri yang menyerukan agar para menteri mundur dari kabinet. Seruan tersebut menyusul ungkapan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, dan Sekretairs Kabinet Pramono Anung. Dari sejumlah menteri, kata Faisal, Sri Mulyani yang paling siap mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat,” kata Faisal di acara Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Hadir di Istana di Tengah Isu Mundur dari Kabinet

Meski demikian, Faisal mengaku tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki untuk mundur dari kabinet. Hanya saja, menurutnya, saat ini, para menteri, termasuk Sri Mulyani, sedang mengalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri.

"Saya enggak (tidak mendesak langsung). Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan yang saya sebut. Jadi saya juga jaga jarak gitu," ujar Faisal di sela-sela Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

"Tapi, saya kenal Bu Sri Mulyani yang punya integritas dan saya rasa 99 persen dia resah. Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat," tuturnya.

Faisal juga menyatakan dirinya belum mendengar langsung pernyataan mundur dari Sri Mulyani maupun Basuki. Dia menduga, para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk hengkang.

"Oleh karena itu, ayo kita suarakan terus, teman-teman suarakan terus (untuk mundur). Karena ini perjuangan moral. Dan ini paling peaceful. Enggak pakai bakar-bakaran, enggak anarkis gitu," tambahnya.

Sri Mulyani pun telah angkat bicara terkait ini. Sementara, Presiden Jokowi hingga Wakil Presiden Ma’ruf Amin kompak membantah isu mundurnya para menteri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Serah Terima BMN di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (29/11/2023).Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Serah Terima BMN di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

“Saya bekerja”

Di tengah isu pengunduran dirinya, Sri Mulyani hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024). Ia mengikuti rapat internal bersama Presiden dan jajaran menteri lainnya, membahas soal pajak hiburan dan anggaran pendidikan.

Saat ditanya mengenai desas-desus dirinya bakal hengkang dari kabinet, Sri Mulyani menjawab singkat, bahwa saat ini ia sedang bekerja.

"Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja," ujar Sri Mulyani kepada wartawan seusai rapat.

Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan lain dari wartawan. Sambil tersenyum, ia masuk ke mobil dinas RI 26 dan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Goyang pemerintahan

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga turut buka suara terkait isu yang beredar. Menurut Moeldoko, anggota kabinet masih berkomunikasi dengan baik dan tetap bekerja.

Dia pun menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam pemilihan presiden (pilpres).

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," ujar Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Semuanya datang (ke rapat) seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” katanya lagi.

Mantan Panglima TNI itu beranggapan, isu mundurnya sejumlah menteri sengaja digulirkan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

Ia mengeklaim, kabinet pimpinan Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Apalagi, pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” ujar Moeldoko.

Moeldoko pun meminta masyarakat tak terpengaruh pada isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.

"Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja,” katanya.

Bekerja baik

Bantahan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia mengaku tak merasakan ada gelagat menteri hendak mengundurkan diri dari kabinet.

"Dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu di dalam ya, yang saya rasakan tidak ada isu adanya pengunduran menteri ya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Malang, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Jawab Isu Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani: Saya Bekerja

Ma'ruf juga mengklaim bahwa seluruh menteri bekerja dengan normal. Katanya, tidak ada masalah yang terlihat dalam rapat-rapat kabinet.

"Di dalam tidak ada apa-apa, seperti bekerja saja dengan baik. Rapat-rapat kabinet ya seperti tidak ada masalah. Saya kira, yang saya tahu semua bekerja dengan baik," ujarnya.

Namun, Ma'ruf enggan banyak berkomentar ketika ditanya pengaruh keterlibatan menteri yang berkontestasi di Pilpres 2024 terhadap kinerja mereka di kabinet. Dia mengaku belum mendapatkan laporan terkait kinerja menteri.

"Hasilnya seperti apa mungkin sedang dievaluasi nanti seperti apa, kalau memang menurun tentu harus dievaluasi aturan-aturannya," kata Ma'ruf.

Respons Jokowi

Terbaru, Presiden Jokowi angkat bicara atas kabar ini. Ia bertanya-tanya, dari mana isu tersebut berhembus.

Sebab, menurut Presiden, para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya, baik sebagian atau seluruhnya.

Baca juga: Sri Mulyani dan Beberapa Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik

"Kabarnya dari siapa, wong kita dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita Rapat Paripurna, rapat internal, rapat terbatas," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

Jokowi menyatakan, beberapa rapat bersama para menteri terus dilakukan di lingkungan Istana Negara. Belum lama ini, pihaknya juga melakukan rapat internal dan rapat paripurna membahas digitalisasi pemerintahan.

"Menteri, setiap hari kita ratas, setiap (hari) kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," ucap Jokowi.

"Selalu enggak pernah ada jedanya, setiap jam setiap 2 jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri (untuk rapat) juga enggak ada masalah," imbuh Kepala Negara.

Presiden pun menyebut, isu ini bisa saja muncul karena motif politik. Katanya, mengingat ini tahun politik, maka segala sesuatu bisa terjadi karena hal-hal politis.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik, ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," tuturnya. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com