Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan karena Beda Pilihan Tidak Saling Sapa, Enggak Mau Ngomong

Kompas.com - 20/01/2024, 11:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali berpesan kepada masyarakat agar tidak terpecah belah karena perbedaan pilihan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jokowi tidak ingin perbedaan pilihan politik membuat masyarakat tidak mau saling menyapa dengan tetangga dan teman-teman mereka.

"Jangan sampai karena perbedaan pilihan tidak saling menyapa antartetangga, tidak saling menyapa antarkawan, yang biasanya enak ngomong, enggak mau ngomong," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pujakesuma di Ancol, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Sri Mulyani dan Beberapa Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia di masa Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, perpecahan harus dihindari karena pemilu adalah kegiatan rutin yang akan selalu ada setiap lima tahun sekali.


Jokowi menambahkan, Pemilu 2024 harus dimaknai sebagai pesta demokrasi yang dirayakan dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung damai, sejuk, dan lancar.

"Jadi, demokrasi itu biasa. jangan sampai yang di atas sudah makan-makan, sudah ngopi-ngopi bareng, sudah ngeteh bareng, yang di bawah masih tidak saling bertegur sapa," kata dia.

Baca juga: Di Depan Ribuan Massa Muslimat NU, Jokowi: Siapa yang Sudah Rasakan Bansos?

Untuk diketahui, hari pencoblosan Pemilu 2024 akan jatuh ada 14 Februari 2024.

Pada hari tersebut, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD periode 2024-2029.

Setelah pemilu, masyarakat juga bakal mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di 545 daerah pada 27 November 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com