Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Isu Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani: Saya Bekerja

Kompas.com - 19/01/2024, 11:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab isu yang beredar soal kabar dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Jawaban itu disampaikan Sri Mulyani saat dijumpai wartawan usai mengikuti rapat internal yang membahas soal pajak hiburan dan anggaran pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Ibu, soal isu mengundurkan diri bagaimana?" demikian tanya wartawan.

"Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani dan Airlangga Bahas Pajak Hiburan Bersama Jokowi

Kemudian wartawan bertanya soal ajakan agar dirinya mundur dari kabinet Jokowi.

Mendengar pertanyaan itu, Sri Mulyani tidak memberikan tanggapan.

Wartawan kembali menanyakan soal apakah benar ada perselisihan antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Pertanyaan itu kembali tidak dijawab oleh Sri Mulyani.

Dia langsung masuk ke dalam mobil dinas RI 26 dan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca juga: Isu Mundurnya Sri Mulyani-Basuki dari Kabinet Jokowi dan Pembelaan Istana…

Sebelumya, isu mundurnya Sri Mulyani diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri.

Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari kabinet.

Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Sri Mulyani, Pramono Anung dan Basuki Hadimuljono.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Sri Mulyani Hadir di Istana di Tengah Isu Mundur dari Kabinet

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (18/1/2024).

"Terkait isu yg sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak melontarkan isu tersebut," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com