Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur dari Kabinet, Istana: Seluruh Menteri Tetap Kompak dan Solid Bantu Presiden

Kompas.com - 18/01/2024, 19:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Menteri yang diminta untuk mundur antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (18/1/2028).

Baca juga: Disebut Siap Mundur, Sri Mulyani Hadiri Pertemuan WEF di Swiss

"Terkait isu yg sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak melontarkan isu tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, ekonom senior, Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.

Seruan ini menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Tanggapan Kementerian PUPR soal Basuki yang Diminta Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah memberi tanggapan soal seruan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Zainal Fatah mengaku dirinya belum mengetahui hal tersebut.

Bahkan belum bertemu dengan Menteri Basuki sejak pulang dari agenda groundbreaking IKN tahap empat, Rabu (17/1/2024).

"Belum tahu, saya juga belum ketemu Pak Menteri sejak hari lalu," ucap Zainal Fatah saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Zainal Fatah juga menegaskan, dirinya belum mendapatkan informasi dari Menteri Basuki mengenai isu tersebut.

"Saya belum pernah dengar dari Pak Menteri," lanjut Zainal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com