Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Janji Pilih Calon Pejabat Berintegritas Jika Menang di Pilpres 2024

Kompas.com - 17/01/2024, 22:26 WIB
Irfan Kamil,
Adhyasta Dirgantara,
Syakirun Ni'am,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan menjadikan integritas sebagai faktor utama menyusun kabinet, jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ketika kami ditugaskan maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan," kata Anies dalam pidato di kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) KPK di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

"Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK," sambung Anies.

Anies mengatakan, dia bakal berupaya menepati janji itu jika memang terpilih bersama cawapres Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Sandiaga Uno Akui Ada Komunikasi Kubu Ganiar-Mahfud dan Anies-Muhaimin


"Soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar yang harus dibereskan," ujar Anies.

"Kami tegaskan, bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan," lanjut Anies.

Menurut Anies, jika dia dan Muhaimin terpilih dan bisa menerapkan standar integritas yang tinggi di seluruh institusi negara maka dia meyakini kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih.

Baca juga: Prabowo Sepakat dengan Anies, Pemberantasan Korupsi Perlu Political Will

"Dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua apa yang dijanjikan oleh kemerdekaan," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com