Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mokhamad Luthfi
Dosen

Dosen Hubungan Internasional di Universitas Al Azhar Indonesia, Kandidat PhD di National Chengchi University, Taipei, Taiwan

Kepentingan Besar Indonesia untuk Perdamaian di Selat Taiwan

Kompas.com - 17/01/2024, 14:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Bercermin dari evakuasi WNI dari Gaza Palestina, Ukraina, dan Sudan, evakuasi di tengah kemungkinan salah sasaran rudal dan desingan peluru menambah kerumitan tersendiri. Keselamatan jiwa WNI semakin dipertaruhkan dalam proses evakuasi itu.

Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekonomi yang sangat besar berjumlah Rp 20 triliun dari remitansi, dan Rp 134 triliun dari expor berbagai komoditas ke Taiwan setiap tahun.

Selain itu, tersendatnya para calon ilmuwan Indonesia yang sedang belajar di Taiwan, gangguan rantai pasok semi konduktor yang dibutuhkan oleh industri elektronik dan otomotif, meningkatnya harga bahan bakar minyak dan pangan, berpotensi terjadi apabila konflik militer mengemuka.

Indonesia, sebagai negara pemimpin di kawasan Asia Tenggara dan salah satu pendiri ASEAN, seyogyanya memainkan peran utama untuk mencegah terjadinya invasi China terhadap Taiwan.

Indonesia perlu terus secara proaktif menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN lain untuk mendesak China tidak menggunakan cara militer dalam menangani isu Taiwan.

Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia, misalnya, dapat menggunakan berbagai kesempatan pertemuan tingkat tinggi atau tingkat menteri untuk menyampaikan perhatian besar dan kekhawatiran Indonesia kepada pemimpin China mengenai krisis apabila terjadi eskalasi militer di Selat Taiwan.

Indonesia sangat mungkin untuk menyatakan suaranya dengan lebih kuat kepada China atau negara lain untuk tidak memanaskan situasi di kawasan Asia Timur, dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang tidak memihak.

Indonesia perlu terus mengingat, bahwa amanah Bung Hatta untuk mengedepankan politik luar negeri yang bebas tanpa berpihak kepada salah satu blok, tidak terpisahkan dengan kata aktif untuk memajukan perdamaian dunia.

Saat ini, tidak jauh dari Indonesia, terdapat kawasan yang riskan terjadi perang yang aktornya adalah negara-negara sahabat Indonesia.

Indonesia sangat berkepentingan agar China dan Taiwan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan persoalannya karena berbagai kepentingan dan ketergantungan yang kompleks antar negara di kawasan.

Indonesia, sudah sewajarnya bukan hanya aktif, tetapi proaktif untuk mendamaikan hubungan antar selat Taiwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com