Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maruarar Sirait Hengkang dari PDI-P, Ganjar: Mungkin Akan Dukung Kelompoknya Pak Jokowi

Kompas.com - 16/01/2024, 16:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BATANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menduga, eks politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait punya agenda lain sehingga memutuskan untuk meninggalkan partai berlambang banteng tersebut.

"Ya kira itu haknya Pak Ara ya untuk berpindah atau meninggalkan, mungkin Beliau sudah punya agenda yang lain," kata Ganjar di Kantor DPC PDI-P Batang, Selasa (16/1/2024).

Mengenai alasan Maruarar mundur dari PDI-P karena mengikuti Presiden Joko Widodo, Ganjar tidak mau berandai-andai bahwa keputusan itu diambil untuk menggembosinya.

Baca juga: Maruarar Mundur dari PDI-P, Istana: Jangan Dihubungkan dengan Presiden Jokowi

Menurut Ganjar, Maruarar memang dekat dengan Jokowi sehingga bakal mengikuti arah dukungan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau saya menduga mereka mungkin akan mendukung kelompoknya Pak Jokowi, karena waktu debat kemarin anaknya sudah ikut pakai bajunya dan di kelompok sebelah," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Maruarar hengkang dari PDI-P. Maruarar berpamitan dari PDI-P usai mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai banteng, Senin (15/1/2024) malam.


Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI-P itu turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan," kata Maruarar.

Baca juga: Maruarar Sirait Unggah Foto Pertemuan dengan Jokowi Usai Mundur dari PDI-P, Ini Kata Istana

Maruarar mengaku meninggalkan PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi.

Namun, ia tak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, atau hal lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com