Program "Food Estate" Jokowi Dulu Dikritik PDI-P, Kini Ditentang Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi-lagi program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo jadi perbincangan.

Food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, food estate merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

Presiden menugaskan Kementerian Pertanian menjadi leading sector atau pemimpin program ini. Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong proyek food estate.

Program food estate beberapa kali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kritik juga pernah dilontarkan oleh elite PDI Perjuangan, dan belakangan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Bola Panas PDI-P soal Food Estate: Prabowo Diserang, Jokowi Membela

Dikritik PDI-P

Kritik dari PDI-P dikemukakan oleh sekretaris jenderal (sekjen) Hasto Kristiyanto. Medio Agustus 2023 lalu, dia tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Hasto menyebut, food estate sejatinya merupakan kebijakan positif. Namun, implementasinya masih kurang baik.

"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Baca juga: Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut Food Estate Gagal

Namun, saat itu Hasto menyebut bahwa PDI-P sejatinya mendukung program food estate. Dia ingin semua pihak turut mensukseskan proyek lumbung pangan itu.

"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest," jelasnya.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pun menilai program food estate tidak diperlukan. Sebab, kata Ganjar, setiap daerah di Indonesia sudah memiliki pengalaman yang terbukti sukses menghasilkan produk pangan.