Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telur Gratis Ganjar-Mahfud Saingi Susu Gratis Prabowo-Gibran

Kompas.com - 15/01/2024, 08:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD beradu strategi untuk meraih suara lewat pembagian telur maupun susu ke masyarakat.

Adapun bagi-bagi telur dan susu itu masuk dalam program kampanye masing-masing paslon.

Kedua belah pihak saling berargumen, programnya lebih baik ketimbang program paslon lain.

Gibran bagi-bagi susu

Mulanya, bagi-bagi susu ke masyarakat dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di momen di lokasi car free day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Momen ini lantas disoroti, termasuk oleh Badan Pengawas Pemilu mengingat area CFD seharusnya steril dari kegiatan politik sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun, kubu Gibran berdalih bahwa bagi-bagi susu bukan bentuk kampanye karena tak memakai atribut parpol.

Baca juga: Gibran Bagi-bagi Susu Langgar Aturan CFD, Komisi A DPRD DKI: Seharusnya Menaati

Kendati begitu, pembagian susu merupakan salah satu program yang diusung paslon nomor urut 2, termasuk lewat makan siang gratis dengan estimasi anggaran sekitar hampir Rp 500 triliun per tahun.

Besarnya anggaran tersebut lagi-lagi mendapat sorotan, salah satunya oleh kubu paslon nomor urut 3.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto salah satunya, menyatakan anggaran sebesar itu sudah mencakup seluruh program dari visi misi yang ditawarkan Ganjar-Mahfud. Sedangkan di kubu paslon Prabowo-Gibran, hanya untuk satu program.

Dengan begitu dia menyatakan, program Ganjar dan Mahfud lebih luas menjangkau masyarakat.

Baca juga: Bagikan Telur ke Warga Tanah Tinggi, Hasto: Lebih Unggul dari Program Bagi-bagi Susu Prabowo-Gibran

"Maka bisa dilihat, rakyat bisa membandingkan, kalau program makan gratis itu pun dengan susu impor itu (menelan biaya) mencapai lebih dari Rp 400 triliun," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).

"Bandingkan dengan program kerakyatan Pak Ganjar dengan jangkauan bansos BLT yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja, satu rumah miskin satu sarjana. Kemudian beli tanah dapat rumah dan berbagai program KTP sakti, itu hanya (menghabiskan) Rp 506 triliun," lanjutnya.

PDI-P bagi-bagi telur


Sementara itu, pada Minggu (14/1/2023) kemari, PDI-P melalui Hasto, membagi-bagikan telur kepada masyarakat saat menyambangi Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat.

Adapun gerakan membagikan telur itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dan merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 51 PDI-P.

PDI-P membagikan 1.500 butir telur kepada warga di Rusun Tanah Tinggi itu. Ribuan telur itu diolah warga setempat dengan cara dipindang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com