Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Siapa yang Membiayai Ibu Kota?

Kompas.com - 15/01/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETENGAH abad silam, tanggal 15 Januari 1974, Ibu Kota negara, Jakarta, penuh kelabu, mencekam dan terasa menyesakkan.

Demonstrasi besar-besaran para anak muda bangsa, mahasiswa-mahasiswi, menggemuruh dan mengguntur. Jakarta luluh lantak.

Pembakaran mobil, bangunan dan sebagainya, menandai kehidupan Jakarta yang menyedot perhatian dunia ketika itu.

Para mahasiswa melakukan protes terhadap dominasi investasi asing yang dianggap menggerogoti kedaulatan bangsa, menihilkan potensi sendiri, dan mencoreng wajah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Persis ketika itu, tanggal 14 januari, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, datang berkunjung ke Indonesia. Para mahasiswa berpekik protes atas kedatangan itu.

Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Malari (malapetaka 15 Januari). Akibatnya, 11 orang meninggal, 137 orang terluka dan 750 orang ditangkap.

AKSI MALARI (Limabelas Januari) 1974 di sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.Kompas AKSI MALARI (Limabelas Januari) 1974 di sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Para pemimpin mahasiswa diadili dan menjalani pidana penjara untuk sekian tahun lamanya. Sejumlah tokoh dan akademisi yang dianggap sebagai dalang, seolah mengikuti nasib para pemimpin mahasiswa, mendekam di balik jeruji untuk sekian tahun. Gerakan mahasiswa di Jakarta tersebut, juga bergema di daerah-daerah.

Saya tiba-tiba teringat dengan peristiwa tersebut setelah menyaksikan bagaimana kehendak Presiden Jokowi untuk memiliki legacy (peninggalan) dengan mendesakkan keinginan memindahkan ibu kota negara.

Banyak kalangan meragukan kemampuan negara untuk melaksanakan cita-cita luhur itu. Pasalnya, kondisi keuangan negara kita belum sepenuhnya mampu mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut.

Sekarang saja utang negara menumpuk luar biasa, tak tertandingi oleh rezim pemerintahan siapa pun sebelumnya.

Keraguan dan pesimisme di atas, dengan enteng dibalas oleh pemerintah. Pembangunan ibu kota negara, tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara, tetapi 75 persen dibiayai oleh para investor swasta, terutama investor asing.

Maka, berbagai kiat dilakukan oleh pemerintah mengundang investor asing untuk berinvestasi di kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu.

Terahir, Presiden Jokowi bertandang ke China untuk mengundang investor China. Sebelum itu, pemerintah mengumumkan bahwa investor Hong Kong akan masuk. Semua kiat ini dilakukan setelah dua calon investor Jepang angkat kaki.

Katakanlah bahwa para investor China dan Hong Kong masuk menyukseskan mega proyek tersebut, lantas apakah masalah serta merta selesai?

Saya justru kian khawatir, masalah baru akan muncul bila persiapan dan perencanaan mitigasi, tidak disusun rapi dan dipersiapkan secara matang. Masalah baru yang bakal muncul itu adalah turunan dari kehadiran para investor asing tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com