Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Siapa yang Membiayai Ibu Kota?

Kompas.com - 15/01/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETENGAH abad silam, tanggal 15 Januari 1974, Ibu Kota negara, Jakarta, penuh kelabu, mencekam dan terasa menyesakkan.

Demonstrasi besar-besaran para anak muda bangsa, mahasiswa-mahasiswi, menggemuruh dan mengguntur. Jakarta luluh lantak.

Pembakaran mobil, bangunan dan sebagainya, menandai kehidupan Jakarta yang menyedot perhatian dunia ketika itu.

Para mahasiswa melakukan protes terhadap dominasi investasi asing yang dianggap menggerogoti kedaulatan bangsa, menihilkan potensi sendiri, dan mencoreng wajah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Persis ketika itu, tanggal 14 januari, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, datang berkunjung ke Indonesia. Para mahasiswa berpekik protes atas kedatangan itu.

Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Malari (malapetaka 15 Januari). Akibatnya, 11 orang meninggal, 137 orang terluka dan 750 orang ditangkap.

AKSI MALARI (Limabelas Januari) 1974 di sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.Kompas AKSI MALARI (Limabelas Januari) 1974 di sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Para pemimpin mahasiswa diadili dan menjalani pidana penjara untuk sekian tahun lamanya. Sejumlah tokoh dan akademisi yang dianggap sebagai dalang, seolah mengikuti nasib para pemimpin mahasiswa, mendekam di balik jeruji untuk sekian tahun. Gerakan mahasiswa di Jakarta tersebut, juga bergema di daerah-daerah.

Saya tiba-tiba teringat dengan peristiwa tersebut setelah menyaksikan bagaimana kehendak Presiden Jokowi untuk memiliki legacy (peninggalan) dengan mendesakkan keinginan memindahkan ibu kota negara.

Banyak kalangan meragukan kemampuan negara untuk melaksanakan cita-cita luhur itu. Pasalnya, kondisi keuangan negara kita belum sepenuhnya mampu mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut.

Sekarang saja utang negara menumpuk luar biasa, tak tertandingi oleh rezim pemerintahan siapa pun sebelumnya.

Keraguan dan pesimisme di atas, dengan enteng dibalas oleh pemerintah. Pembangunan ibu kota negara, tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara, tetapi 75 persen dibiayai oleh para investor swasta, terutama investor asing.

Maka, berbagai kiat dilakukan oleh pemerintah mengundang investor asing untuk berinvestasi di kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu.

Terahir, Presiden Jokowi bertandang ke China untuk mengundang investor China. Sebelum itu, pemerintah mengumumkan bahwa investor Hong Kong akan masuk. Semua kiat ini dilakukan setelah dua calon investor Jepang angkat kaki.

Katakanlah bahwa para investor China dan Hong Kong masuk menyukseskan mega proyek tersebut, lantas apakah masalah serta merta selesai?

Saya justru kian khawatir, masalah baru akan muncul bila persiapan dan perencanaan mitigasi, tidak disusun rapi dan dipersiapkan secara matang. Masalah baru yang bakal muncul itu adalah turunan dari kehadiran para investor asing tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com