Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Singgung Kesetaraan Anak Presiden di Mata Hukum Saat Kampanye Ganjar-Mahfud

Kompas.com - 13/01/2024, 22:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyinggung anak presiden harus setara dengan anak-anak lain di Indonesia di mata hukum.

Hal tersebut disampaikan Yenny di sela-sela pidatonya di hadapan para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dari TNI-Polri yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Awalnya, Yenny Wahid mengajak para pensiunan itu untuk yel-yel bersama sebagai tanda dukungan pada pasangan calon (paslon) nomor urut 3.

"Bapak ibu tirukan saya ya, angkat tangan kiri ke atas, nanti tangan kanan angka tiga," kata Yenny kepada pensiunan ASN TNI/Polri itu.

"Nanti, kita sama-sama mengatakan, jaga demokrasi, Ganjar-Mahfud di hati," ujarnya lagi.

Baca juga: Cerita PDI-P Jadi Oposisi 10 Tahun, Ganjar Ajak Relawan di Surabaya Bantu Menangkan Pilpres 2024

Setelah itu, Yenny Wahid mengungkap alasannya mengapa demokrasi harus dijaga selamanya.

Menurutnya, demokrasi merupakan salah satu tolak ukur agar hukum tetap berjalan di Indonesia.

Dia pun mencontohkan bagaimana demokrasi dan hukum berjalan seiringan dan berlaku bagi semua pihak, termasuk anak presiden sekalipun.

Dengan begitu, Yenny yang merupakan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyadari bahwa dirinya juga harus setara dengan anak-anak lainnya di mata hukum.

"Demokrasi itu memastikan bahwa anaknya tukang parkir, anaknya tukang cilok, dan anak presiden seperti saya ini sama dan setaranya di mata hukum saudara-saudara," kata Yenny yang diiringi riuh tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Bicara soal Intimidasi ke Pendukungnya, Ganjar: Kalau Mereka Menekan, Kami Akan Melawan

Yenny mengatakan, demokrasi harus dijaga oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud juga bisa menjadi alat mempertahankan demokrasi di Indonesia jika mereka terpilih memimpin bangsa dan negara.

"Tapi jangan biarkan mereka berjuang sendiri bapak ibu sekalian. Kita harus temani langkah mereka," ujarnya.

"Jangan biarkan mereka keliling kampung sendiri, kita harus memastikan kita itu berjuang bersama mereka," kata Yenny Wahid lagi.

Terakhir, Yenny meminta para pensiunan itu bergerak turun ke masyarakat lain untuk memilih Ganjar-Mahfud.

"Jadi saya minta bapak ibu semua bergerak, bergerak kabarkan ke seluruh tetangga saudara, sanak keluarga ajak untuk mendukung pasangan Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Baca juga: Yenny Wahid: Saya Senang, Pak Ganjar Dorong TNI-Polri Berikan Rasa Aman bagi Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com