Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita PDI-P Jadi Oposisi 10 Tahun, Ganjar Ajak Relawan di Surabaya Bantu Menangkan Pilpres 2024

Kompas.com - 13/01/2024, 18:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bercerita bagaimana partainya, PDI-P, pernah 10 tahun tidak berada dalam pemerintahan.

Ganjar mengatakan, itu terjadi ketika masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu PDI-P dikenal menjadi oposisi pemerintah.

Cerita itu disampaikan Ganjar ketika bertemu tim pemenangan daerah (TPD), calon anggota legislatif (caleg) partai koalisi dan relawan Ganjar-Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Awalnya, Ganjar mengungkit peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996, di mana terjadi perebutan kantor DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang sekarang PDI-P.

Baca juga: Bicara soal Intimidasi ke Pendukungnya, Ganjar: Kalau Mereka Menekan, Kami Akan Melawan

"Masih ingat 27 Juli (1996), PDI-P dihajar habis-habisan. Tapi kita melawan, kita tak pernah berhenti, kita lawan dan kita orang yang taat aturan," kata Ganjar kepada para pendukungnya.

"Waktu itu juga 1997 kita tidak ikut pemilu, suara kita serahkan pada PPP (Partai Persatuan Pembangunan), friend. Sebenarnya Perindo juga mau kita kasih tapi waktu itu belum ada," ujarnya lagi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melanjutkan ceritanya bahwa situasi demokrasi dari masa ke masa selalu naik-turun.

Meski begitu, PDI-P disebut tetap memiliki rekam jejak yang baik dalam sejarah demokrasi.

Di situ, Ganjar mengajak para pendukungnya belajar dari Presiden Pertama RI Soekarno untuk tidak melupakan sejarah.

"(Tahun) 1999 menang. Karena apa? Rakyat bersama," katanya.

Baca juga: Ganjar Ungkap Sosok di Balik Layar Saat Debat Capres Kedua, Mantan KSAU dan Eks Sekjen Kemenhan

Setelah itu, Ganjar menyampaikan selama 10 tahun PDI-P berada dalam posisi oposisi.

Ganjar mengatakan, 10 tahun itu akhirnya terbayarkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

"Partai saya dihukum kurang lebih 10 tahun kita tidak memimpin. Dan akhirnya kita bisa memenangkan pemilu kembali, bahkan mendudukkan presiden dari kader PDI-P, waktu itu," ujarnya.

Ganjar lantas menegaskan bahwa semua kemenangan adalah hasil dari keringat dan tenaga rakyat.

Oleh sebab itu, Ganjar mengaku masih mengingat wajah-wajah rakyat yang mendukung kemenangan PDI-P di Pilpres kala itu.

Baca juga: Dapat Dukungan Pensiunan TNI-Polri, Ganjar Optimistis Raup Banyak Suara di Jawa Timur

"Saya tahu keringat Anda, harta Anda, tenaga Anda waktu panjenengan semua diberi kemenangan pada saat itu. Kita semuanya tidak pernah lupa pada kondisi itu. Kita tidak pernah lupa," katanya.

Merujuk hal itu, Ganjar mengajak para pendukungnya untuk terus bergerak turun di wilayah masing-masing.

Dia menyadari bahwa Surabaya menjadi salah satu wilayah untuk memperebutkan suara di Pilpres 2024.

"Maka tidak heran kalau kemudian banyak yang ingin datang mengambil suara di Surabaya. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Minta Pendukungnya Lawan Intimidasi yang Diterima

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com