Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Dituding Salah Gunakan Kantor Kementerian, Ganjar Sindir Menteri Kubu Prabowo-Gibran Selalu Hadir Saat Debat

Kompas.com - 13/01/2024, 13:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir balik menteri-menteri yang setiap debat Pilpres 2024 selalu berada di belakang kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai ditanya tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD telah menyalahgunakan kantor Kemenko Polhukam untuk membuka posko pengaduan Pemilu.

"Kan enggak apa-apa, toh. Menteri menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya (Prabowo-Gibran)," kata Ganjar saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Ganjar lantas membandingkan dengan pihaknya yaitu menteri-menteri dari PDI-P belum pernah hadir di lokasi debat mendukung dirinya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Tuding Mahfud Salahgunakan Kantor Kemenko Polhukam untuk Buka Posko Pengaduan Pemilu

"Menteri PDI Perjuangan belum pernah. Itu penjaga fairness. Pernah saya meminta, ayo dong datang," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat adanya pembukaan posko pengaduan pemilu di Kemenko Polhukam justru bertujuan positif, yakni agar menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berlangsung jujur dan adil.

"Jadi spiritnya Ganjar-Mahfud membuka aduan-aduan itu untuk kita tahu dan memastikan bahwa pelaksaan pemilu fair dan jurdil. Kan sekarang aduannya banyak sekali untuk menjaga proses demokrasi dengan baik?" tutur politikus PDI-P ini.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Tuding Cak Imin Curang, Anies: Nanti Bawaslu Akan Menilai

Meski begitu, Ganjar menolak adanya tudingan bahwa pihaknya curang karena membuka posko pemilu di Kemenko Polhukam.

Ia lantas menyinggung balik terhadap adanya pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud di sejumlah daerah sebagai kecurangan Pemilu.

"Curangnya di mana? Gambarnya Ganjar Mahfud hilang," pungkas Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, TKN Prabowo-Gibran mengungkap adanya dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud MD.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Ungkap Beberapa Kecurangan Pemilu, Terbitnya Koran “Achtung” hingga Upaya Pembenturan TNI-Masyarakat

Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud yakni dibukanya Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, Jakarta. Ia menyebut pembukaan posko ini sebagai bentuk dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Salah satu kecurangan TCM (terstruktur, sistematis, dan masif), satu misalnya adanya pembukaan Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu yang berkantor di kantor Kemenko Polhukam," kata Edward dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (12/1/2024).

Sebagai informasi, Mahfud yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo saat ini masih berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca juga: Didatangi Petisi 100, Mahfud Sebut Ada yang Lapor Pemilu Curang hingga Minta Jokowi Dimakzulkan

Dengan adanya pendirian posko tersebut, Edward menilai terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud.

Ia khawatir pendirian posko ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Kami melihat ini adanya potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenko Polhukam dalam kepentingan sebagai cawapres," tegas Edward.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com