SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir balik menteri-menteri yang setiap debat Pilpres 2024 selalu berada di belakang kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai ditanya tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD telah menyalahgunakan kantor Kemenko Polhukam untuk membuka posko pengaduan Pemilu.
"Kan enggak apa-apa, toh. Menteri menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya (Prabowo-Gibran)," kata Ganjar saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).
Ganjar lantas membandingkan dengan pihaknya yaitu menteri-menteri dari PDI-P belum pernah hadir di lokasi debat mendukung dirinya.
"Menteri PDI Perjuangan belum pernah. Itu penjaga fairness. Pernah saya meminta, ayo dong datang," imbuhnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat adanya pembukaan posko pengaduan pemilu di Kemenko Polhukam justru bertujuan positif, yakni agar menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berlangsung jujur dan adil.
"Jadi spiritnya Ganjar-Mahfud membuka aduan-aduan itu untuk kita tahu dan memastikan bahwa pelaksaan pemilu fair dan jurdil. Kan sekarang aduannya banyak sekali untuk menjaga proses demokrasi dengan baik?" tutur politikus PDI-P ini.
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Tuding Cak Imin Curang, Anies: Nanti Bawaslu Akan Menilai
Meski begitu, Ganjar menolak adanya tudingan bahwa pihaknya curang karena membuka posko pemilu di Kemenko Polhukam.
Ia lantas menyinggung balik terhadap adanya pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud di sejumlah daerah sebagai kecurangan Pemilu.
"Curangnya di mana? Gambarnya Ganjar Mahfud hilang," pungkas Ganjar.
Sebelumnya diberitakan, TKN Prabowo-Gibran mengungkap adanya dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud MD.
Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud yakni dibukanya Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, Jakarta. Ia menyebut pembukaan posko ini sebagai bentuk dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Salah satu kecurangan TCM (terstruktur, sistematis, dan masif), satu misalnya adanya pembukaan Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu yang berkantor di kantor Kemenko Polhukam," kata Edward dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (12/1/2024).
Sebagai informasi, Mahfud yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo saat ini masih berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca juga: Didatangi Petisi 100, Mahfud Sebut Ada yang Lapor Pemilu Curang hingga Minta Jokowi Dimakzulkan
Dengan adanya pendirian posko tersebut, Edward menilai terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud.
Ia khawatir pendirian posko ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Kami melihat ini adanya potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenko Polhukam dalam kepentingan sebagai cawapres," tegas Edward.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.