Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menata Emosi Prabowo Dinilai Jadi "PR" Utama TKN Saat Kampanye Pilpres

Kompas.com - 11/01/2024, 14:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaya calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam mengelola emosi dinilai menjadi salah satu kendala dalam proses kampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dalam beberapa kali kesempatan kampanye terbuka, terutama selepas menjalani debat Pilpres, Menteri Pertahanan itu melontarkan pernyataan kontroversial.

Misalnya pernyataan Prabowo selepas debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desembar 2023.

Dalam debat itu capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melontarkan pertanyaan tentang perasaan Prabowo yang bisa berpasangan dengan Gibran dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial dan melanggar kode etik.

Baca juga: Tak Terima Prabowo Diberi Nilai 11 dari 100, Zulhas: Punya Etika Orang seperti Itu?

Apalagi pengambil keputusannya yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang juga merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat terkait keputusan itu.

Prabowo kemudian, tanpa menyebut nama, memberikan tanggapan atas pertanyaan Anies dalam debat pertama Pilpres dalam sebuah forum internal Partai Gerindra. Peristiwa yang direkam itu kemudian beredar di media sosial.

"Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, etik. Ndasmu etik (etik kepalamu)," kata Prabowo dalam acara 'Konsolidasi Nasional Partai Gerindra' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023), seperti dalam video viral tersebut.

Kemudian pekan ini Prabowo kembali menyampaikan pernyataan kontroversial selepas debat ketiga Pilpres.

Baca juga: Heran Diminta Berkata-kata Sopan, Prabowo: Saya dari Dulu Bicara Apa Adanya...

Kata-kata "goblok" dan "tolol" meluncur dari lisan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (9/1/2024).

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok, sih?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menilai soal kepemilikan tanah seharusnya tidak perlu dijadikan bahan argumentasi dalam debat capres.

"Enggak usah di bawa-bawa debat, lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Hei Koruptor, Kaum Munafik, Antek Asing, Prabowo Tidak Pernah Gentar terhadap Kalian!


Menurut Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dinilai mesti bekerja keras buat memastikan pernyataan kontroversial tidak berdampak negatif terhadap elektabilitas.

"Di titik inilah pekerjaan rumah Prabowo dan TKN mengemuka. Karena dimensi emosional Sang Ketum Gerindra ini terus mengemuka," kata Agung dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (11/1/2024).

Agung menilai, gaya kampanye Prabowo dan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat sukses menarik perhatian dengan pencitraan "gemoy."

Halaman:


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com