Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Netralitas TNI-Polri, Megawati: Emangnya Pelor Mau Ditembakkan ke Rakyat?

Kompas.com - 10/01/2024, 14:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Adhyasta Dirgantara,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia tidak ingin ada lagi intimidasi oleh aparat terhadap rakyat selama masa pemilu.

Ini disampaikan Megawati saat berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P, Rabu (10/1/2024).

“Maka kepada TNI, Polri, dan ASN, harus menjaga prinsip netralitas. Emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emang itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggaklah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Emangnya kalau udah jadi jenderal keren?” lanjutnya.

Megawati menyebut bahwa TNI terikat dengan sumpah Sapta Marga, sedangkan Polri terikat pada sumpah Tribrata. Sumpah tersebut bukan omong kosong saja.

Baca juga: Pidato di HUT PDI-P, Megawati: 51 Tahun Kita Bisa Begini Bukan karena Elite, Bukan karena Presiden!

Presiden kelima RI itu lantas menyinggung peristiwa penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh enam oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mega tak habis pikir tindakan tersebut dilakukan aparat ke rakyat.

“Coba, bayangkan, yang salah tuh siapa sih ketika kasus Boyolali? Saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di hati dan pikiran mereka, kok enak aja rakyat dibegituin,” ujarnya.

Megawati juga menyinggung penggunaan knalpot "brong" oleh relawan Ganjar yang disebut-sebut memicu penganiyaan.

Dia bilang, banyak anak muda yang kini gemar memakai knalpot model tersebut. Mega memaklumi fenomena demikian karena jiwa anak muda yang merasa ingin jadi jagoan.

Namun, menurutnya, hal itu tak bisa jadi pembenaran penganiayaan oknum TNI terhadap rakyatnya.

“Saya sampai mikir gini, yang melakukan itu orangtuanya siapa? Yang kayak gitu orangtuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Ya rakyatlah. Eling lho, TNI sama Polri, eling lho,” kata Megawati.

Putri Soekarno itu mengingatkan, TNI dan Polri merupakan abdi negara. Penghasilan mereka bersumber dari rakyat yang membayar pajak.

Oleh karenanya, ia mewanti-wanti TNI-Polri untuk menjadi pelindung rakyat, bukan malah menghadirkan ketakutan.

“Saya bukan sentimen, enggak, ini supaya tahu, kalian ini abdi negara, negara, bukan perorangan. Sudah begitu enggak sadar yang harus dilindungi itu siapa to, ya rakyatlah. Saya melihat, kok sekarang kayak begini ya, gimana sih,” tutur Megawati.

Baca juga: Megawati Pamer Para Menteri Jokowi Minta Diundang ke HUT PDI-P, Ada Sri Mulyani dan Basuki

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com