Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kemungkinan Tak Hadiri HUT PDI-P, Hasto: Sangat "Clear" Presiden Ada Tugas ke Filipina, Tugas Penting

Kompas.com - 08/01/2024, 19:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku bahwa ia mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024.

Hal itu disampaikan Hasto usai ditanya apakah Jokowi masuk dalam 51 daftar undangan peringatan HUT ke-51 PDI-P di Sekolah Partai.

"Jadi sangat clear bahwa Bapak Presiden sudah ada tugas, beliau ke Filipina. Tugas yang penting," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Hasto mengatakan, ia mendapatkan informasi tersebut dari Juru Bicara Presiden. Namun, ia tak mengungkap siapa Jubir yang dimaksud.

Baca juga: Hasto Sebut 51 Orang Diundang di Peringatan HUT Ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024

Menurut informasi itu, Presiden Jokowi akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina.

"Tugas kenegaraan kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat sehingga dua-duanya sama (penting)," ujar Hasto.

Atas hal tersebut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menghormati kemungkinan tidak hadirnya Jokowi dalam peringatan HUT ke-51 PDI-P.

Di lain sisi, Hasto menekankan bahwa fokus PDI-P saat HUT partai tahun ini adalah turun ke masyarakat hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

"Sehingga VVIP kami ya rakyat, wong cilik, akar rumput, maka peringatan itu dilaksanakan di tingkat RT dan RW," kata Hasto.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan.

Namun, Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan.

Hanya saja, menurutnya, jika Kepala Negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara HUT PDI-P yang jatuh pada 10 Januari 2024.

"Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di (kawasan) ASEAN," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta pada Jumat, 5 Januari 2024.

Baca juga: Djarot Sebut Jokowi Tak Akan Hadir di HUT PDI-P meski Dapat Undangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com