Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Sebut Data Pertahanan yang Dipaparkan Ganjar Bukan Rahasia dan Bisa Diakses Publik

Kompas.com - 08/01/2024, 17:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyatakan data pertahanan yang dibuka oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bukanlah data rahasia.

Ia menyampaikan data itu bisa diakses publik secara luas. Sebab, salah satu sumbernya berasal dari website Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

“Jadi misalnya ada data pencapaian MEF 2024, yang 2023 bulan September ada di angka 65 persen, data itu kami dapatkan di websitenya Kemenkopolhukam. Kalau masuk ke LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), lalu deputi IV adalah deputi pertahanan negara,” ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Baca juga: TPN Sebut Tak Ada Arahan untuk Pendukung Ganjar Acungkan 3 Jari Saat Prabowo Bicara

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sebagian data juga diambil dari berbagai lembaga kredibel di luar negeri.

Salah satu rujukan TPN Ganjar-Mahfud soal data pertahanan adalah laporan dari The International Institute of Strategic Studies (IISS).

“Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita bandingkan dengan PDB itu cenderung menurun ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances,” ucapnya.

“Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya,” sambung dia.

Baca juga: Pendukung Ganjar Diprotes Grace Natalie, TPN Sebut Tindakan Acungkan 3 Jari Tak Ganggu Debat

Ia menekankan, data yang dimiliki oleh Ganjar dan disampaikan dalam debat capres di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam tidak melanggar aturan undang-undang apapun.

“Karena data itu ada di websitenya Kemenkeu, data itu ada di websitenya Kemenkopolhukam, data itu juga ada di website lembaga-lembaga kajian global yang dipercaya,” imbuh Andi.

Adapun, Ganjar dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang narasi dalam debat capres kemarin malam.

Momen itu terjadi saat Ganjar mempertanyakan kenapa minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal Indonesia turun.

Prabowo lantas menyatakan tak punya cukup waktu untuk membuka data tersebut dalam debat. Namun, ia menyatakan terbuka jika Ganjar ingin beradu data dalam kesempatan lain.

Baca juga: Melihat Gagasan Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber di Indonesia...

Di sisi lain, Prabowo juga sempat menuturkan pada capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa data pertahanan Indonesia tak bisa dibuka sepenuhnya ke publik karena ada yang bersifat rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com