Wujud Konkret Kepulauan Mandiri

TAGLINE penting yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Gerakan ini punya cakupan luas, tidak hanya mengubah mental (non fisik) yang ukuran keberhasilannya bersifat jangka panjang.

Dalam konsepnya, GNRM meliputi 5 aspek, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Semua gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Aplikasi dan implementasinya harus dikonkretkan semua unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah serta implementatif di tingkat terkecil.

Kata kunci penting dari semua itu sebenarnya adalah kemandirian. Sebagai negara besar dan kekayaan melimpah, pada dasarnya Indonesia sudah harus bisa mencapai itu.

Kemandirian bisa dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan daerah untuk melaksanakan berbagai aktifitas pembangunan dengan bertumpu pada potensi dan kekuatan internal yang dimiliki.

Bahwa kemudian dalam mewujudkan kemandirian tersebut dibutuhkan sentuhan dan rangsangan dari pihak luar, itu sah-sah saja. Namun kuasa atas potensi yang ada harusnya ada pada daerah dan masyarakat setempat. Itulah sebenarnya esensi mandiri.

Tidak masanya lagi ada istilah keterlambatan pembangunan atau tersendatnya pengembangan daerah karena tidak ada bantuan dari pihak luar atau belum adanya program dari pemerintah.

Daerah dan masyarakat harus mampu melihat dan menilai masalah yang dialami, mampu melihat peluang mengatasi masalah, dan mampu mengeksekusinya menjadi solusi konkret.

Kemandirian bukan juga berarti keterisolasian, menafikan semua masukan dari pihak luar, menolak semua investasi, tentu saja tidak. Pihak luar silahkan masuk, tapi kuasa kelola dan kuasa manfaat ada pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, kemandirian akan beririsan dengan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Setidaknya secara teoritis pembangunan itu harus mengacu pada tiga tataran nilai penting. Pertama, ketahanan (sustenance), mampu memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

Kedua, kekuatan diri/kemanusiaan (self esteem), pembangunan yang memanusiakan dan membanggakan masyarakat di daerah itu.

Ketiga, bebas dari perbudakan (freedom from servitude), tiap individu berhak berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Kuncoro, 2000).

Konsep kepulauan mandiri

Kita melihat potensi Indonesia ini ada di berbagai sektor, baik darat maupun lautan. Semua terhubung dalam rangkaian Negara Kepulauan yang ditasbihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, kemandirian di wilayah daratan, seperti kemandirian pangan harus sejajar dengan gagasan kemandirian sebagai negara kepulauan. Inilah yang kemudian saya sebut dengan gagasan Kepulauan Mandiri.

Konsep Kepulauan Mandiri tentunya berbasis pada realitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Dalam konteks ketahanan negara, kekuatan pada wilayah-wilayah kepulauan akan menjadi penentu kemampuan dalam upaya deteksi dan antisipasi segala ancaman.

Pulau-pulau yang ada juga umumnya adalah wilayah terluar di Indonesia dan sekaligus banyak fakta menunjukkan sebagai wilayah tertinggal dalam roda pembangunan.

Banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kepulauan. Hasil kajian saya menunjukkan sebenarnya persoalan tersebut harusnya bisa diselesaikan.

Masalah yang ada ternyata berkaitan dengan hajat pokok aktifitas kehidupan masyarakat khas kepulauan. Mereka tidak bermasalah dengan persoalan pangan, sebagaimana masyarakat wilayah daratan.

Persoalan konkret yang dihadapi adalah sektor riil sehari-hari. Ketersediaan air bersih, bahan baku air untuk pembuatan es batu, serta masalah sumber energi.

Itu lah tiga masalah dasar yang jika bisa diselesaikan, maka masyarakat kepulauan akan mampu mewujudkan kemandirian dengan segala potensi yang berlimpah.

Mengapa tiga aspek tersebut jadi masalah besar? Karena memang karakteristik masyarakat kepulauan adalah kehidupan yang terpusat pada sumber ekonomi, yaitu laut. Ketika sumber ekonomi sulit mereka akses, di situlah masalah jadi membesar.

Mungkin mereka juga memiliki kendala pada teknologi penangkapan ikan, kendala cuaca, aktifitas pencurian ikan dari nelayan negara lain, sarana prasarana sosial sehari-hari, dan sebagainya.

Namun fakta yang saya temukan di berbagai daerah (seperti Kepulauan Mentawai, Pantai Selatan Jawa Barat), sebetulnya itu bisa diatasi masyarakat dengan berbagai warisan pengetahuan turun temurun. Namun untuk tiga aspek di atas, mereka butuh solusi.

Artinya, gagasan mewujudkan Kepulauan Mandiri adalah gagasan yang harus dikonkretkan untuk menyelesaikan masalah konkret di masyarakat sehingga mereka bisa berkuasa atas potensi yang dimiliki.

Kelimpahan potensi laut dengan segala jenis kekayaannya, akan bisa dikelola dan dikuasai masyarakat, yang nantinya akan membuat masyarakat mampu mengukuhkan diri sebagai masyarakat yang berdiri dan berkuasa atas potensi alam di tempatnya.

Berkaca dari itu, konsep Kepulauan Mandiri yang digagas di sini menekankan pada bagaimana berbagai inovasi dan rekayasa teknologi harus masuk ke masyarakat kepulauan.

Membiarkan mereka tetap dalam ranah tradisionalnya, menonton keleluasaan kapal-kapal besar menangguk potensi laut, sama saja membiarkan masyarakat “terbenam” dan tak berdaya di lumbung pangannya sendiri.

Alhasil, daya juang dan daya tahan mereka untuk menjadi benteng pertama pertahanan NKRI, justru melemah.

Setidaknya, ada beberapa program mendasar dalam konsep Kepulauan Mandiri. Pertama, inovasi dan penyediaan teknologi sumber energi terbarukan (renewable energy) memanfaatkan teknologi solar panel dan Windmill.

Ini sangat mungkin dilakukan karena tenaga angin (windmill) sangat besar, begitu juga tenaga surya. Rekayasa teknologi sangat bisa dilakukan. Jika energi sudah bisa diatasi, maka sektor-sektor lain akan mengikuti.

Kedua, instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih dan siap minum (sea water intake dan water treatment). Teknologi ini bahkan sudah ada dan sudah diterapkan.

Keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat pesisir terjawab dengan teknologi sederhana yang dirancang. Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan Jawa Barat sudah membuktikan itu.

Ketiga, pembuatan garam dengan teknologi Brint Disposal Treatment. Hasil dari proses pemurnian air laut bisa menghasilkan konsentrat garam yang tinggi.

Inilah yang kemudian diolah menjadi garam secara mudah dan tentu saja berlimpah. Lahan vaporasi garam juga disiapkan dan masuk dalam satu rangkaian.

Keempat, penampungan air minum. Proses ini berawal dari pemurnian air laut. Di berbagai titik dibuatkan dan ditempatkan tangki-tangki atau pusat penampungan air minum, sehingga hasil yang didapat tidak hanya untuk keperluan di pesisir, tapi juga sektor lain yang membutuhkan.

Semua teknologi yang membutuhkan air bersih bisa diatasi dengan cara ini.

Kelima, pengolahan es batu/balok. Melalui teknologi pengolahan air laut akan didapatkan suplai air bersih yang berlimpah, karena sumbernya dari laut yang tidak akan habis.

Air bersih inilah yang menjadi bahan baku pembuatan es balok sebagai sarana utama pembekuan ikan hasil tangkapan.

Energinya berasal dari tenaga surya dan tenaga angin. Masalah penyimpanan ikan yang selama ini menjadi hal pelik di masyarakat bisa diatasi.

Semua program tersebut adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan. Program air bersih akan menunjang program pengolahan garam serta bahan baku pembuatan es balok.

Teknologi itu akan dijalankan dengan kekuatan energi yang berasal dari angin dan cahaya matahari. Siklusnya akan saling menunjang dan saling memanfaatkan satu sama lain.

Konsep Kepulauan Mandiri kiranya adalah sebuah kebutuhan. Berbagai praktik di beberapa lokasi wilayah kepulauan strategis sudah kita lakukan.

Kepulauan Mentawai di Sumbar sudah mulai memetik buah inovasi ini. Begitu juga dengan pesisir selatan Jawa Barat.

Selanjutnya tinggal menyisir ratusan dan ribuan wilayah kepulauan lain di Indonesia, yang diyakini punya masalah sama.

Mungkin ada yang berasumsi teknologi ini mahal. Persoalannya bukan pada wilayah itu, tapi bagaimana kemudian sinergitas dibangun dan komitmen dikuatkan.

Bukankah gagasan kemandirian itu akan menghasilkan benefit yang sangat besar dan itu jauh dari perhitungan kalkulasi modal?

Capaian strategisnya adalah masyarakat mandiri, berdaulat, dan tentu saja mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

Inilah sebetulnya konkret gagasan dari pendiri bangsa, sebagaimana Bung Hatta mengatakan kemandirian harus dicapai secara bersama-sama.

Komitmen kebersamaan kata kuncinya, sehingga revolusi mental menemukan titik aplikatifnya. Membangun bersama dalam rangka pertahanan nasional yang merata .