Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kubu Prabowo Balas Kritik Cak Imin dan PDI-P soal Utang Pembelian Alutsista...

Kompas.com - 04/01/2024, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

“Ya itu menunjukkan ketidakpahaman Pak Muhaimin soal geopolitik dan geostrategis,” kata Habiburokhman di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Tanah Abang, Rabu (3/1/2024).

Menurut Habiburokhman, membeli alutsista tidak seperti membeli mi instan di sebuah minimarket. Narasi serupa sebelumnya pernah diungkapkan Prabowo.

“Ada duit belum tentu bisa beli, begitu loh,” ujarnya.

Habiburokhman kemudian mengungkit pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Ia menyinggung soal perang yang tak bisa diprediksi.

“Ingat enggak debat capres dulu, Pak JK kalau enggak salah yang ngomong, ‘20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan enggak akan ada perang di dunia’,” ujar Habiburokhman.

“(Kemudian) meletus (perang) Ukraina, Hamas-Israel, ketegangan di South China Sea (Laut China Selatan),” tuturnya.

Anggaran naik

Pro kontra terkait ini bermula ketika pemerintah memutuskan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat pada akhir November 2023 lalu. Jumlah ini bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Pembelian Alutsista Dikritik, TKN Prabowo-Gibran: Menunjukkan Pak Muhaimin Tak Paham Geopolitik

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Penambahan anggaran pertahanan ini berkaitan dengan kebutuhan belanja alutsista. Menurut pemerintah, belanja alutsista diperlukan guna mengantisipasi potensi ancaman dan peningkatan dinamika geopolitik luar negeri.

"Kementerian Pertahanan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista. Dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," ujar Sri Mulyani.

"Dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," lanjutnya.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). Sri Mulyani turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam rapat itulah, disepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com