Moeldoko: Bansos Beras Ada Sebelum Mas Gibran Jadi Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga melakukan politisasi bantuan sosial (bansos) pangan beras.

Dugaan tersebut dikaitkan dengan status putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

"Begini ya. Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu (sudah) sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi cawapres. Presiden melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, untuk itu perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

"Karena Presiden memandang ini salah satu bentuk yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberian ini sangat positif karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram itu," kata dia.

Baca juga: Cegah Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, Said Sarankan Pemerintah Tempuh 4 Langkah Ini

Moeldoko menegaskan, tidak ada tendensi apa pun saat Presiden memberikan bantuan beras.

Dia pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan penyaluran bansos beras tersebut.

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal basis data bansos beras yang mengalami perbedaan dengan data sebelumnya, Moeldoko menyebut pemerintah memang punya tiga sumber data.

Ketiganya yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Keuangan, dan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Jadi tiga-tiganya disinergikan dari tiga data itu. Semakin ke sini semakin disempurnakan. Sebenarnya semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran. Enggak ada tujuan atau tendensi lain," kata Moeldoko.

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Adapun bansos beras cadangan beras pemerintah (CBP) disalurkan sejak Oktober 2023 lalu.

Bansos tersebut diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masing-masing keluarga penerima.

Presiden Jokowi pada Rabu menyatakan, penyaluran bansos tersebut rencananya akan dilanjutkan sampai Juni 2024 apabila anggaran APBN mencukupi.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Aria Bima mengatakan, ada perubahan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bansos pangan atau bansos beras 10 kilogram dari pemerintah.

Perubahan data tersebut menyasar bansos beras 10 kilogram pada 2024 untuk masyarakat.

"Ada hal yang baru terkait dengan hal yang menyangkut bantuan pangan. Untuk tahun 2024 bantuan pangan yang kurang lebih 10 kilogram itu ada perubahan data," ujar Aria di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).