Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Anies-Muhaimin Kritik KPU Terkait Teknis Debat Capres yang Tak Konsisten

Kompas.com - 01/01/2024, 20:38 WIB
Singgih Wiryono,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Jazilul Fawaid mengkritik teknis debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dinilai selalu berubah-ubah.

KPU dinilai tak konsisten, pertama terkait panggung debat yang digelar di KPU RI yang tak ada podium dan tempatnya sangat panas.

"Yang kedua kemarin orang boleh muter-muter (di atas panggung) kayak joget-joget, itu sebenarnya diputuskan KPU yang mana?," katanya kepada awak media saat ditemui di Malang, Jawa Timur, Senin (1/1/2024).

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Minta Kasus Pengeroyokan Anggota TNI ke Relawan Paslon 3 Diusut Tuntas

Ketiga soal penggunakan mikrofon yang awalnya hanya ada satu, kemudian yang kedua jadi tiga mikrofon.

"Jadi hal-hal teknis sebenarnya (yang dikhawatirkan)," imbuh dia.

Selain itu, Jazilul juga menyinggung soal TV pool yang akan dipegang oleh MNC Group dalam debat capres ketiga nanti.

Ia mengaku tak khawatir, meskipun media yang akan menayangkan diketahui milik ketua umum partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3.

Baca juga: PKB Yakin Suara Anies-Muhaimin Akan Lebih Besar Saat Pencoblosan

"Yang penting diputuskan bersama oleh KPU dan semua tim. Nah kalau misalkan harus dievaluasi saya pikir bukan TV-nya, tapi polanya biar lebih debatnya lebih seru," tandasnya.

Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024.

Pada debat ketiga ini kembali giliran calon presiden (capres) yang akan beradu argumen dan gagasan dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Baca juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Anies Teringat Pesan Agar Jangan Takut dengan Omongan Orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com