Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sapa Warga Wonogiri, Ganjar Janji Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten

Kompas.com - 29/12/2023, 17:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan meralisasikan program satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk keluarga miskin di setiap kabupaten/kota jika menang di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dan jadi Presiden.

Hal ini disampaikan Ganjar saat menyapa masyarakat Wonogiri ketika menghadiri acara bertajuk "Launching Program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin" di Lapangan Pule, Selogiri, Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

Ganjar mengatakan, program ini sebelumnya sudah direalisasikan di beberapa wilayah di Jawa Tengah saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Nantinya, jika terpilih bersama Mahfud MD, Ganjar berjanji akan mereplikasi program tersebut secara nasional demi mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Pertanyakan Hasil Survei, Ganjar: Kenapa Saya Turun Terus, Sambutan Masyarakat Ramai Begini

"Kalau kita mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin, maka Insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita," kata Ganjar di Lapangan Pule, Jumat.

Ganjar lantas mengungkapkan, program ini menjadi prioritas pertama. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara kepada warganya di tengah bonus demografi yang didominasi oleh anak muda.

"Kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung bertemu dengan industrinya, di-bridging (dijembatani) oleh pemerintah maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah dipraktikkan," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini mengatakan, dalam perhitungannya, program ini akan memakan anggaran Rp 50 triliun.

Baca juga: Singgung Lagi Masalah Pupuk Langka, Ganjar: Yang Bertanya di Debat Tak Paham Data

Pasalnya, sekolah-sekolah gratis itu tidak semuanya dibangun dari nol, tetapi mengkonversi sekolah-sekolah yang sudah ada.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tidak ingin membanding-bandingkan anggaran program yang diusungnya dengan pasangan calon lainnya.

"Enggak, saya enggak mau membanding-bandingkan, enggak. Hehehe. Saya punya ide sendiri saja. Artinya kita pernah menghitung itu anggarannya sekitar Rp 50-an triliun saja. Jadi tidak terlalu mahal kan, jadi artinya jauh lebih bisa sistematis," kata Ganjar.

"Dan kita bisa mengkonversi kalau tidak membuat yang baru. Kami mengkonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK gratis untuk keluarga miskin itu hanya dengan satu kebijakan saja sehingga dari sisi anggaran tidak terlalu mahal, dan ini menurut saya jauh lebih berguna," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Setuju Ucapan Maruf Amin: Jangan Anggap Wapres Ban Serep, Nganggur-nganggur Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com