Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

TKN Sebut Gibran Paham Cara Atasi Masalah Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Kompas.com - 28/12/2023, 20:52 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Bima Arya Sugiarto menilai, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka memiliki pemahaman tentang cara mengatasi masalah pendidikan dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Gibran paham bahwa kunci kemajuan peradaban adalah sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni," tutur Bima melalui keterangan persnya, Kamis (28/12/2023).

Bima mencontohkan, Singapura adalah salah satu negara maju yang memiliki sistem kaderisasi kepemimpinan. Artinya, pemimpin bertugas mempersiapkan calon pemimpin pada masa depan.

"Kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana ia berpikir untuk regenerasi. Itulah calon pemimpin yang visioner," kata Bima.

Ia mengatakan, Gibran menguasai data dan persoalan link and match antara kesempatan kerja, kurikulum pendidikan, dan ketersediaan tenaga kerja.

Gibran dinilai sering terlibat dalam berbagai inovasi dan kolaborasi dunia ekonomi kreatif serta teknologi yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei CSIS dan Indikator, TKN Optimistis Menang Satu Putaran

"Mas Gibran sangat paham bahwa visi Indonesia Emas dalam hilirisasi dan energi tidak akan terwujud tanpa kepastian antara peluang dan kesiapan," tutur Bima.

Menurutnya, Gibran memiliki data yang komprehensif tentang peluang dan tren global pada masa depan. Hal ini merupakan strategi Gibran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Beliau memiliki data yang komprehensif tentang peluang dan tren global. Salah satunya green economy and waste managementcarbon trading, energi, dan digitalisasi. Saya yakin, Mas Gibran mampu melakukan evaluasi yang dapat menyesuaikan sistem pendidikan agar Indonesia dapat menjadi pemenang di 2045," ujar Bima.

Untuk diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, RPJPN 2025-2045 juga dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Adapun, 5 visi yang diusung, yakni pendapatan yang setara dengan negara maju, kemiskinan 0 persen, berkurangnya ketimpangan, kepemimpinan, dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing SDM meningkat, serta turunnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE).

Baca juga: Sejumlah Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Siap Terima Sanksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com