Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapten Timnas Amin: Dukungan JK Tambah Elektabilitas Anies-Muhaimin

Kompas.com - 28/12/2023, 19:29 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapten Tim Nasional (Timnas) Amin, Muhammad Syaugi mengakui, dukungan yang disampaikan wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membuat elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar naik.

Syaugi mengatakan, naiknya elektabilitas Anies-Muhaimin (Amin) karena masifnya dukungan relawan.

“Beberapa waktu yang lalu, dukungan Pak JK secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Amin itu juga menambah elektabilitas kami,” kata Syaugi di markas pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Timnas Amin Pastikan Program Unggulan Terkait Pajak Kendaraan, BPJS dan Listrik Gratis Hoaks

Selain itu, lanjut Syaugi, debat capres-cawapres juga meningkatkan elektabilitas Anies-Muhaimin.

“Di samping setiap hari Pak Anies dan Pak Muhaimin menjangkau seluruh masyarakat yang memang diperlukan untuk bisa meningkatkan suara dari beliau berdua,” kata Syaugi.

Diketahui, JK mendukung pasangan Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024. Salah satu alasan JK mendukung Anies-Muhaimin karena integritasnya teruji.

Baca juga: Muncul Video Anies Ditabok Saat Kampanye, Timnas Amin Akan Tingkatkan Pengamanan

Hal itu disampaikan oleh juru bicara JK, Husain Abdullah, Selasa (19/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas Anies memiliki keunggulan dalam hal tersebut," kata Husain.

Husain mengatakan, dukungan yang disampaikan JK ketika melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan karena merasa mempunyai tanggung jawab moral.

Tanggung jawab moral itu, kata Husain, supaya rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Baca juga: Singgung Pertanyaan Gibran soal SGIE, Anies: Kalau Begitu Saya Jawab GHIJKLMN...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com