Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Ada yang Nangkap Koruptor, Eh Koruptor Juga

Kompas.com - 28/12/2023, 18:06 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyindir pemberantasan kasus korupsi yang saat ini dinilai semrawut.

Bahkan, kata Cak Imin, para penegak hukum kasus korupsi pun telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

"Koruptor harus dihentikan, masa ada yang nangkap koruptor eh, koruptor juga," ujarnya saat kampanye di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Cak Imin: Saya Dapat Bocoran, Anies-Muhaimin Menang Tipis di Banten

Cak Imin kemudian mengatakan, infrastruktur di masa penjajahan Belanda jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan infrastruktur yang dibangun saat ini.

Penyebabnya tak lain adalah korupsi yang dilakukan dari tingkat atas sampai tingkat bawah.


"Itu (infrastruktur yang buruk) ternyata sebabnya korupsi. Insya Allah di bawah kepemimpinan Anies-Muhaimin kita bersihkan Indonesia dari korupsi," katanya.

Cak Imin juga berkomitmen membersihkan aparat penegak hukum dari jeratan kasus korupsi.

Baca juga: Anies-Muhaimin Kampanye ke Banyuwangi, Lumbung Suara Jokowi

Untuk mewujudkan hal tersebut, Cak Imin mengatakan aparat yang bersih diawali dari presiden dan wakil presiden yang bersih.

Menteri yang bersih termasuk para pejabat pelaksana hingga ke tingkat bawa.

"Terutama penegak hukum harus punya akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Insya Allah saya bersaksi, mas Anies Baswedan termasuk pemimpin yang akhlakul karimah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com