Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Pasca Debat, Kita Berdebat

Kompas.com - 28/12/2023, 13:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Debat ini menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program mereka kepada publik.

Selain itu, debat juga menjadi sarana bagi publik untuk menilai kapasitas dan kinerja para kandidat.

Dalam dua kali penyelenggaraan debat capres dan cawapres Pemilu 2024, kita bisa melihat diskusi yang terjadi pada ruang formal tersebut memunculkan diskusi di ruang publik.

Publik menanggapi mulai dari penampilan, gagasan hingga strategi komunikasi yang dilakukan oleh setiap kandidat.

Debat capres perdana mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Kemudian perbincangan publik muncul dari apa yang disampaikan dalam debat terkait kemunduran demokrasi, kontroversi putusan MK, pergerakan angin, hingga istilah "wakanda no more, Indonesia Forever".

Sementara debat kedua untuk cawapres tema resmi KPU terkait Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Kemudian perbincangan publik pascadebat muncul sejumlah isu seperti hilirisasi digital, SGIE, tax ratio, hingga target 40 kota setara Jakarta.

Debat, aksi, dan reaksi

Dari dua debat tersebut kita melihat apa yang menjadi agenda penyelenggara tidak seluruhnya dapat dibahas oleh kandidat karena keterbatasan waktu dan sistematika pengambilan tema secara acak.

Sehingga kupasan setiap tema tidak bisa mendalam dan terjadi perbincangan yang ketat antarkandidat. Bahkan, jika dicermati ada stagnasi atau ekplorasi dalam dua debat terkait Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan, 72,5 persen responden mengaku tertarik menonton debat capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari proporsi responden tersebut, mayoritas atau 40,3 persen responden mengatakan mereka tertarik menonton debat capres-cawapres karena ingin lebih mengenal visi dan misi, serta program yang ditawarkan calon.

Debat capres dan cawapres memang ditujukan untuk mengupas gagasan besar hingga kemudian publik mendapatkan kecukupan informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan pilihan.

Namun, tak bisa dipungkiri, debat capres dan cawapres juga memicu diskusi publik yang lebih luas. Diskusi ini bisa berupa diskusi yang bersifat emosional, maupun diskusi rasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com