Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Tren Elektabilitas PDIP Turun Terus, Gerindra Naik

Kompas.com - 26/12/2023, 17:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik pada akhir Desember 2023 menunjukkan, tren elektabilitas PDIP terus menurun hingga akhir tahun, usai sempat meninggi ketika Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Berdasarkan survei tersebut, tingkat keterpilihan PDIP pada Januari 2023 meninggi hingga 21,9 persen. Namun pada April 2023 pasca masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia, angkanya menyusut menjadi 16,5 persen.

Kemudian, tingkat keterpilihan kembali meningkat menjadi 20,4 persen ketika Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Angka ini terus meningkat hingga puncaknya mencapai 23,7 persen di bulan Juli 2023.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Mayoritas Penonton Debat Capres Pilih Anies-Muhaimin

Lalu menyusut menjadi 19,1 persen ketika survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023. Penurunan elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini berbanding terbalik dengan Partai Gerindra.

"Recover elektabilitas PDIP terutama setelah deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik (data) sejak tahun lalu, tren Gerindra naik, konsisten naik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/12/2023).

Berdasarkan survei yang sama, elektabilitas Gerindra sempat berada di posisi 10,3 persen pada September 2022. Kemudian naik mencapai 17,3 persen sekitar Juli-Juli 2023, dan kembali naik 18,2 persen ketika survei dilakukan.

Adapun Partai Golkar, menunjukkan tren yang naik turun. Pada September 2022 misalnya, tingkat keterpilihan partai berlambang pohon beringin ini mencapai 10 persen, lalu anjlok menjadi 6,7 persen di Januari 2023.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI-P 19,1 Persen, Gerindra 18,2 Persen

Perolehan elektabilitas tertinggi diraih partai ini sekitar 3-5 Desember 2023 mencapai 10,5 persen, sebelum akhirnya menyusut menjadi 9,3 persen saat survei survei dilakukan.

"Golkar naik turun. Sempat naik beberapa waktu lalu, dan data terakhir di kisaran 9,3 persen untuk Golkar. Untuk partai-partai lain, selisihnya tipis-tipis," ucap dia.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, alasan kebanyakan orang atau 43,4 persen dari total responden memilih Gerindra karena suka dengan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

Sedangkan, alasan masyarakat memilih PDIP karena suka dengan Presiden Jokowi. Namun ia melihat, basis pemilih PDIP cenderung menurun dan beralih ke Partai Gerindra.

"Mereka yang suka Pak Jokowi yang memilih PDIP turun tinggal 7,4 persen. Salah satu yang membuat penurunan suara PDIP adalah yang sebelumnya pilih PDIP mulai pindah ke partai lain, di antaranya ada yang suka Jokowi tapi milihnya Gerindra," sebutnya.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7 Persen, Ganjar-Mahfud 24,5 Persen, Anies-Muhaimin 21 Persen

Secara keseluruhan, survei menunjukkan elektabilitas PDI-P tetap berada di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 19,1 persen. Posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan tingkat keterpilihan 18,2 persen.

Namun, keunggulan PDIP belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9 persen.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023 melalui telepon. Target survei adalah populasi Indonesia yang berusia 17 tahun, memiliki telepon seluler.

Total sampel sebanyak 1.217 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) dan double sampling. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com