Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Tarikan Jaket Bahlil oleh Prabowo Dalam Telaah Komunikasi

Kompas.com - 25/12/2023, 07:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SALAH satu ‘dramaturgi’ dari debat kedua Pilpres 2024 adalah beredar atau viralnya video yang menangkap momen calon presiden Prabowo Subianto menarik jaket Bahlil Lahadalia agar mendekatinya untuk berbincang.

Terlihat ada gestur ‘kasar’ dari Prabowo terhadap Bahlil. Atas insiden itu, Bahlil telah memberikan klarifikasi, bahwa ia merasa Prabowo tidak menarik jaketnya dengan kasar, dan yang dilakukan itu masih dalam batas yang wajar.

Baca juga: Ditarik Prabowo saat Debat Cawapres, Menteri Bahlil Kaget Narasi Dikasari Prabowo

"Enggak ada yang merasa ditarik, itu kan cuma kepingan video saya saja yang dipotong itu, jadi saya juga kaget," kata Bahlil di Perpustakaan Nasional, Jakarta (Kompas.com, Sabtu, 23 Desember 2023).

Sejauh ini belum ada klarifikasi langsung dari Prabowo. Namun dari Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umum (Waketum) Habiburokhman membantah Prabowo bersikap kasar terhadap Bahlil.

"Tidak benar bahwa Pak Prabowo bersikap kasar, dan tidak benar juga kalau ada ketegangan antara Pak Prabowo dan Pak Bahlil," kata Habiburokhman (Antara, Sabtu, 23 Desember 2023).

Namun apakah dengan penjelasan itu persoalan selesai? Karena dari video yang beredar, terlihat gestur yang pantas memunculkan pertanyaan di benak publik, apa sesungguhnya yang terjadi?

Apakah Bahlil benar-benar telah dikasari atau tidak. Ataukah sejumlah klarifikasi yang mengemuka hanya sekadar untuk memitigasi persoalan dan opini publik?

Tentu hanya Prabowo dan Bahlil yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Publik hanya bisa menerka dan memberikan penilaian atas interaksi yang viral itu.

Namun bagaimana kita melihatnya dalam konteks komunikasi? Sesuatu yang memang penting ditelaah.

Harusnya disadari oleh setiap orang yang berada di ruang publik atau public sphere bahwa komunikasi dan interaksi yang dilakukan dengan seseorang atau orang lain ada pada wilayah pengamatan dan penilaian publik.

Hal ini tidak saja dapat disaksikan secara langsung oleh orang lain yang ada pada ruang dan waktu yang sama, tapi juga melalui banyaknya kamera atau CCTV dapat merekam setiap peristiwa yang terjadi.

Apalagi bila interaksi atau komunikasi itu melibatkan dua orang dengan latar publik figur atau orang terkenal, dan kemudian ada yang janggal atau tak lumrah, tentu saja akan lebih memantik perhatian.

Sehingga dalam peristiwa komunikasi antara Prabowo dan Bahlil, tentu saja lebih menarik dan menjadi perhatian khalayak luas, karena mereka adalah pejabat publik atau pejabat negara.

Prabowo selain adalah Menteri Pertahanan, juga merupakan calon presiden yang sedang berkontestasi. Sementara Bahlil adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kehadiran atau keberadaan dan semua sikap atau gestur mereka tentu saja menjadi perhatian. Lebih fatal karena itu pada moment ‘live tv’, terjadi di era di mana hampir semua orang yang ada di lokasi peristiwa, punya smartphone, yang tentu ada kameranya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com